jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara, Muhammad Burhanuddin, menyoroti situasi ruang publik Indonesia yang dinilai semakin mengkhawatirkan akibat perang narasi.
Menurutnya, saat ini kebenaran tidak lagi dicari secara jujur, melainkan diperebutkan demi kemenangan kelompok tertentu.
BACA JUGA: Catatan Sabrang Soal Ruang Publik Indonesia, Anak Muda Dalami Minat Masing-Masing
Burhanuddin menilai masyarakat tengah terseret ke dalam dua kutub ekstrem yang membahayakan demokrasi. Di satu sisi, terdapat mesin propaganda dan buzzer yang memaksakan narasi bahwa seluruh program pemerintah tanpa cela.
Di sisi lain, muncul gelombang cancel culture yang secara agresif menafikan semua kebijakan pemerintah dengan label gagal sebelum diuji secara objektif.
BACA JUGA: Lomba Kritik Sastra, Semoga Ruang Publik Indonesia Lebih Banyak Puisi Dibanding Hoaks
Menurutnya, perang narasi telah menyeret masyarakat ke dalam dua kutub ekstrem yang sama-sama berbahaya bagi demokrasi.
“Akibatnya, objektivitas seolah kehilangan tempat berpijak. Ia mati di tengah, terhimpit oleh dua ekstrem yang sama-sama merasa paling benar,” ujar Buhanuddin dalam pernyataan tertulisnya.
BACA JUGA: Bank Jakarta Dorong Transaksi Non-Tunai di Pasar Malem Narasi 2025
Ia menilai bangsa ini perlahan kehilangan kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang sederhana namun penting, yakni bahwa sebuah program pemerintah bisa saja baik dan layak didukung, tetapi tetap memiliki kekurangan yang perlu dikritik dan diperbaiki.
Dalam situasi seperti ini, menurutnya, pemerintah perlu melakukan refleksi mendalam. Sikap defensif yang berlebihan, terlebih jika disertai intimidasi atau pembungkaman kritik, justru akan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik.
“Kritik bukan ancaman bagi kekuasaan, melainkan prasyarat bagi tata kelola yang sehat. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang berani mendengar, bukan yang sibuk membantah,” tegasnya.
Meski demikian, Buhanuddin menekankan bahwa tanggung jawab menjaga kesehatan ruang publik tidak hanya berada di pundak pemerintah. Warga negara juga memiliki kewajiban moral untuk keluar dari jebakan epistemic closure, yakni kondisi ketika seseorang hanya mau menerima informasi yang menguatkan kebencian dan prasangkanya sendiri.
Menurutnya, warga yang kritis bukanlah mereka yang menolak semua data positif, melainkan yang mampu mengakui capaian sekaligus berani mengkritik kebijakan yang memang bermasalah. Sikap merasa paling benar, kata dia, merupakan penyakit utama yang membuat ruang dialog demokratis macet total.
“Ketika setiap pihak hanya ingin menang, bukan memahami, maka yang lahir bukan demokrasi deliberatif, melainkan kebisingan tanpa arah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fenomena yang lebih mengkhawatirkan, yakni munculnya kelompok yang secara ekstrem anti-pemerintah hingga rela melihat negara kacau demi membuktikan prediksi mereka benar. Prestasi ditolak bukan karena tidak ada, melainkan karena pengakuan atasnya dianggap memvalidasi pemerintah yang dibenci.
“Kebencian personal terhadap pemimpin akhirnya menjadi racun bagi akal sehat kolektif dan menggerus kejujuran intelektual,” kata Buhanuddin.
Padahal, ia menegaskan, pemimpin siapa pun adalah manusia biasa yang bisa bekerja dengan baik sekaligus melakukan kesalahan. Mengakui capaian tidak sama dengan menutup mata terhadap kekeliruan.
Secara objektif, lanjutnya, terdapat sejumlah capaian pemerintah yang patut diakui, mulai dari upaya menuju swasembada pangan, stabilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga berbagai program yang langsung menyasar kebutuhan rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta program cek kesehatan gratis yang telah menjangkau jutaan warga.
Capaian tersebut nyata dan berdampak, meski tetap membutuhkan kritik dan penyempurnaan.
Buhanuddin menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa perang narasi hanya akan berakhir jika bangsa ini kembali pada satu kesepakatan dasar, yakni kejujuran publik. Kejujuran untuk mengakui yang baik tanpa rasa takut, serta keberanian mengkritik yang salah tanpa niat menjatuhkan.
“Bangsa ini tidak sedang kekurangan pendapat, tetapi kekurangan kebijaksanaan dalam menyikapinya. Sudah saatnya kita berhenti bertempur demi narasi, dan mulai bekerja bersama demi kebenaran,” pungkasnya.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
