Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membongkar dugaan praktik penyelundupan beras di kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Menurut Azmi, tindakan tersebut merupakan langkah strategis dan konstitusional untuk melindungi kedaulatan pangan nasional serta kepentingan petani Indonesia.
Azmi menilai praktik penyelundupan beras tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Ia menegaskan bahwa kejahatan tersebut masuk dalam kategori kejahatan ekonomi serius yang berdampak luas terhadap sistem pangan nasional.
“Penyelundupan beras ini adalah kejahatan multilapis. Tidak hanya melanggar regulasi karantina, tetapi juga prosedur kepabeanan secara kumulatif. Bahkan, mengandung delik pidana ekonomi yang kuat untuk menjerat para aktor intelektual di baliknya,” ujar Azmi, Selasa (20 Januari 2026).
Menurut Azmi, praktik ilegal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk sabotase ekonomi nasional, karena secara langsung mengancam stabilitas sektor pangan dan merusak tata niaga beras yang telah diatur oleh negara.
Ia menilai bahwa masuknya beras ilegal ke dalam negeri berpotensi merusak harga pasar, melemahkan posisi petani lokal, serta mengganggu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif kepabeanan. Dampaknya sistemik dan luas, sehingga negara wajib hadir secara tegas untuk menghentikan praktik-praktik semacam ini,” tegasnya.
Dari sisi hukum, Azmi menyebut bahwa penyelundupan beras dapat dijerat dengan berbagai aturan, mulai dari pelanggaran karantina hingga ketentuan pidana ekonomi. Ia menegaskan bahwa aspek karantina saja sudah cukup untuk menjerat pelaku, belum termasuk pelanggaran di sektor tata niaga dan kepabeanan.
“Kalau ditarik dari sisi karantina saja, pelanggarannya sudah sangat jelas. Ditambah lagi dengan aturan tata niaga dan hukum pidana, ada banyak pasal yang bisa diterapkan untuk memberikan efek jera maksimal,” jelasnya.
Menurut Azmi, penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terus berulang dan menjadi preseden buruk bagi sistem hukum nasional.
Azmi juga menyoroti pentingnya ketegasan pemerintah dalam menjaga capaian swasembada beras yang saat ini berhasil diraih Indonesia. Ia menyebut keberhasilan tersebut sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang dieksekusi dengan baik oleh jajaran pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian.
“Capaian swasembada beras ini tidak datang secara instan. Ini hasil kerja keras negara dan petani. Karena itu, harus dijaga bersama dan tidak boleh dirusak oleh praktik ilegal seperti penyelundupan,” kata Azmi.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap langkah Mentan Amran tidak hanya penting dari sisi kebijakan pertanian, tetapi juga sebagai bentuk konsistensi penegakan hukum.
Lebih lanjut, Azmi menekankan bahwa korban utama dari praktik penyelundupan beras adalah petani nasional. Masuknya beras ilegal dinilai dapat menekan harga gabah, mengurangi serapan hasil panen, serta mengancam kesejahteraan petani yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia.
“Tindakan ini jelas merugikan hak ekonomi dan mereduksi kesejahteraan sekitar 115 juta petani nasional. Jerih payah mereka bisa sia-sia jika negara tidak hadir secara tegas,” ujarnya.
Menurut Azmi, ketegasan pemerintah dalam kasus ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan negara terhadap petani dan sektor pangan nasional secara menyeluruh.
Azmi menilai langkah Mentan Amran tidak hanya tepat secara kebijakan, tetapi juga konstitusional. Penegakan hukum terhadap penyelundupan beras dianggap sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga sumber daya strategis nasional.
“Ini sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik ilegal yang mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan segelintir kelompok,” tegasnya.
Seperti diberitakan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan dugaan penyelundupan beras saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Dalam penindakan tersebut, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan sekitar 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diketahui diangkut menggunakan enam kapal dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjung Pinang.
Yang menjadi sorotan, wilayah asal pengiriman tersebut secara faktual bukan daerah produsen beras, namun justru beras dikirim ke daerah-daerah yang dikenal sebagai sentra produksi seperti Palembang dan Riau.
Menurut Mentan Amran, pola distribusi tersebut tidak masuk akal dan semakin menguatkan dugaan adanya praktik penyelundupan yang terorganisir.
“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” tegas Amran.
Ia menambahkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap petani dan kedaulatan pangan nasional.
Mentan Amran juga menegaskan pentingnya mengungkap aktor intelektual di balik praktik tersebut. Menurutnya, penyelundupan beras tidak mungkin terjadi tanpa adanya jaringan dan perencanaan yang matang.
Langkah tegas ini pun mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pakar hukum, yang menilai bahwa penindakan tegas akan menjadi preseden penting dalam pemberantasan kejahatan ekonomi di sektor pangan.
