Babak Baru Penataan Kapal Wisata di Raja Ampat

Kawasan Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu surga terumbu karang dunia memasuki babak baru dalam penataan kapal wisata bahari yang selama ini kerap hilir mudik di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu ditandai dengan penambahan enam mooring buoy yang diresmikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di perairan Raja Ampat, Rabu (21/1/2026).

Mooring buoy merupakan pelampung besar tempat kapal-kapal berlabuh di tengah lautan atau perairan di wilayah tertentu. Kehadiran mooring buoy membuat kapal tak lagi harus melempar jangkarnya ke bawah laut secara sembarang sehingga dapat merusak terumbu karang.

Terumbu karang merupakan modal utama pariwisata di Raja Ampat yang harus dijaga. Untuk itu, Konservasi Indonesia bersama pemerintah daerah dan atas dukungan Global Fund for Coral Reefs (GFCR) menginisiasi Raja Ampat Mooring System (RAMS) atau sistem tambat labuh kapal.

RAMS dijalankan pertama kali pada Juni 2024 dengan pemasangan dua mooring buoy di perairan Friwen dan Mioskun, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sejak dipasang, setidaknya sudah ada 250 kapal berlabuh di mooring buoy.

Pada Rabu pagi, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dan Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany meresmikan penambahan enam mooring buoy baru. Enam mooring buoy itu ditempatkan di perairan Pulau Fam.

Mooring buoy dibawa menggunakan kapal Landing Craft Tank (LCT). Sebelum dilepas di perairan, rombongan gubernur dan bupati bersama tetua adat melaksanakan ritual adat dengan membawa makanan untuk laut semacam sedekah laut, seperti nasi kuning, ayam, hingga sirih pinang.

Tim Kompas menyaksikan bagaimana pelampung seberat 430 kilogram dilepas ke laut. Setelah mooring mengapung, rantai besi (buoy) terjun ke dalam dengan kedalaman lebih kurang 40 meter. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat sudah memastikan titik tempat mooring buoy ditambatkan merupakan tempat yang bebas terumbu karang sehingga tidak merusak ekosistem bawah laut.

Elisa Kambu mengungkapkan, dengan menambah mooring buoy, sistem tambat labuh di Raja Ampat kian kuat sehingga lingkungan lebih terjaga, terutama terumbu karang yang menjadi modal dasar pariwisata di daerahnya. Tak sampai di situ, pihaknya juga akan terus menambah mooring buoy bersama mitra-mitra kerja dan pemerintah kabupaten.

Pemasangan mooring buoy di Raja Ampat, kata Elisa, merupakan yang pertama di Indonesia. Ia berharap sistem serupa juga bisa diterapkan di tempat lain, terutama di lokasi wisata bahari.

”Ingat, melindungi laut, pesisir, dan lingkungan itu bukan untuk kita, melainkan untuk anak cucu kita. Kekayaan alam ini hanya titipan dari cucu-cucu kita, bukan kita punya barang ini, kita hanya jaga agar anak dan cucu kita bisa menikmati dan menjaganya,” kata Elisa Kambu.

Kepala BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat Syafri Tuharea menjelaskan, dengan pemasangan enam mooring buoy yang baru diresmikan tersebut, maka saat ini sudah ada delapan mooring buoy yang terpasang. Namun, pihaknya akan menambah sepuluh mooring buoy baru lagi sampai akhir tahun ini.

”Sistem tambat labuh ini bukan sekadar dorongan untuk memanfaatkan ruang laut yang ramah lingkungan, melainkan juga bagaimana mendukung dan melestarikan biota laut yang sejalan dengan ekonomi biru dan kebijakan Jaga Raja Ampat,” ungkap Syafri.

Syafri bersama berbagai pihak sudah melakukan survei untuk menentukan titik-titik lokasi mooring buoy. Setidaknya sudah ada 45 titik lokasi yang sudah disurvei dari lebih kurang 175 titik selam yang selama ini jadi lokasi yang disasar para turis.

”Sebanyak 80 persen lebih wisatawan yang datang ke Raja Ampat itu ingin melihat keindahan terumbu karang sehingga mooring diperlukan untuk mengendalikan kapal-kapal wisata yang masuk,” kata Syafri.

Meizani Irmadhiany mengatakan, pemasangan mooring tahap kedua merupakan bagian dari pembangunan sistem pengelolaan wisata di kawasan konservasi. Ia melihat salah satu lokasi yang jadi daya tarik wisatawan menjadi lokasi penumpukan kapal, seperti di Selat Dampier, selat yang memisahkan kawasan ”Kepala Burung Papua” dengan kepulauan di Raja Ampat.

”Dari 2,7 juta hektar di Raja Ampat, sebagian besar turis datang di Selat Dampier sehingga penumpukan wisatawan di situ sangat tinggi. Kawasan itu perlu ditambah lebih banyak mooring buoy,” kata Meizani.

Meizani menambahkan, pemasangan mooring bukan proyek satu kali, melainkan bagian dari pembangunan sistem pengelolaan tambat labuh kapal wisata yang terintegrasi. Konservasi Indonesia (KI) bekerja bersama pemerintah daerah dan para mitra untuk memastikan RAMS berjalan efektif dalam mengendalikan tekanan aktivitas wisata terhadap terumbu karang.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Daya telah mengeluarkan surat edaran tentang sistem tambat labuh kapal wisata di Raja Ampat. Dengan adanya surat edaran itu, Syafri mengatakan, BLUD sebagai pengelola akan mengawasi kapal-kapal pesiar yang masuk.

”Kami akan beri peringatan. Jika masih tidak dihiraukan, kami bisa blacklist kapal wisata itu sehingga tidak bisa masuk lagi ke kawasan Raja Ampat,” kata Syafri.

Dalam surat edaran itu, kata Syafri, kapal wisata yang masuk harus memberikan retribusi untuk daerah dengan biaya Rp 85 juta untuk satu tahun. Meski imbauan itu sudah dikeluarkan pada Juni 2024, retribusi belum bisa dilaksanakan. ”Tahun ini retribusi sudah bisa dijalankan,” ujarnya.

Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengungkapkan, sebelum ada mooring buoy, banyak kapal melepaskan jangkarnya sembarangan sehingga banyak terumbu karang rusak. Pemerintah kabupaten juga akan menguatkan perlindungan kawasan dengan rambu-rambu di kawasan tempat mooring buoy ditempatkan.

Orideko menambahkan, sistem tambat labuh di Raja Ampat harus memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar, terutama para nelayan. ”Kami juga pasang rambu-rambu karena banyak turis datang membawa speedboat, banyak ikan kabur, sehingga harus diberi rambu-rambu supaya di wilayah tertentu masyarakat bisa dengan nyaman mencari ikan,” kata Orideko.

Walakin, Orideko juga mengingatkan para nelayan tidak lagi melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), seperti penggunaan bom ikan. Ia meyakini nelayan di Raja Ampat sudah tidak menggunakan bom ikan, apalagi pukat harimau, karena masih menjaga praktik tradisional.

”Ini menjadi awal agar kita semua tertib di laut. Kalau kita tertib, turis-turis itu juga akan tertib dan semuanya nyaman serta aman,” ungkap Orideko.

Rofin Wember (29), warga Kampung Pam di Pulau Fam, mengatakan, orang Raja Ampat sudah tidak pernah menggunakan bom ikan. Mereka bahkan jarang menggunakan jaring. Mereka biasanya menggunakan alat tangkap tradisional atau bahkan alat pancing biasa.

”Terumbu karang itu tempat ikan-ikan kecil, kami tidak tangkap ikan kecil,” ujarnya.

Rofin mengungkapkan, kehadiran mooring buoy ini begitu dinanti masyarakat, bukan hanya karena kapal-kapal wisata yang sering menambatkan jangkar sembarangan, melainkan juga lantaran pemerintah menjanjikan 10 persen dari retribusi penggunaan mooring buoy diberikan untuk pembangunan di kampung-kampung.