JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyorot wilayah perbatasan Indonesia yang terkadang jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur saja, tapi juga harus memperhatikan pelayanan publiknya.
"Kita menyadari kita memiliki tugas besar untuk menghadirkan wajah perbatasan kita yang tidak terlalu jauh wajahnya dengan negara asing. Apakah itu dari sisi infrastruktur, apakah itu dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya," ujar Rifqi dalam rapat panitia kerja (Panja) Pengawasan Perbatasan Wilayah Negara, Rabu (21/2/2026).
Baca juga: Komisi II DPR RI: Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Butuh “Political Will” dan Strategi Komprehensif
"Ini bukan sekadar bagaimana kita melayani masyarakat kita, tapi merupakan etalase negara yang mencerminkan harga diri Indonesia di mata negara tetangga dan di hadapan dunia,” sambungnya menegaskan.
Rifqi mencontohkan warga negara Indonesia yang kesulitan mencari pekerjaan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
Pada akhirnya, banyak warga Indonesia yang memilih untuk bekerja di ladang-ladang sawit di wilayah Malaysia.
"Pendekatan-pendekatan yang multidimensi seperti ini saya kira perlu kita bicarakan di ruangan ini, agar membangun perbatasan itu tidak sekadar membangun fisiknya," ujar Rifqi.
Baca juga: Wujudkan Pemerataan Pembangunan, Mendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat Pembangunan di Daerah Perbatasan
Komisi II, kata Rifqi, akan menggelar rapat lanjutan dengan kementerian/lembaga terkait untuk membahas pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia.
"Agar kemudian sinergi lintas kementerian ini mudah-mudahan bisa dijembatani oleh DPR RI agar pengelolaan perbatasan kita kedepan menjadi jauh lebih baik daripada hari ini," ujar Rifqi.
Batas Wilayah GeserAdapun dalam rapat tersebut, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengungkapkan, kesepakatan pergeseran batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia memberikan kedua negara hak atas tanah.
Ossy menyebutkan, berdasarkan kesepakatan itu, Indonesia mendapat hak seluas 127 hektar, sedangkan Malaysia mendapat 4,9 hektar.
"Bahwa hasil daripada MoU OPB Pulau Sebatik dalam persidangan 45 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee, memang betul bahwa ada 23 sekitar km segmen, ada yang tanah kita berkurang dan ada yang bertambah," kata Ossy dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Baca juga: 3 Desa di Nunukan Indonesia Masuk Malaysia Setelah Batas Wilayah Bergeser
"Kalau hasil konsekuensi atas kesepakatan, Indonesia mendapatkan hak seluas 127 hektar, sedangkan Malaysia mendapatkan hak seluas 4,9 hektar," ujar Ossy.
Sementara itu, Ossy membeberkan, ada puluhan warga yang terdampak perubahan garis batas negara ini.
Baca juga: Batas Wilayah Geser, Indonesia Dapat 127 Hektare, Malaysia 4,9 Hektare
Dia menegaskan pemerintah akan menjamin WNI di Pulau Sebatik mendapat kembali haknya usai relokasi.
"Di sini kita bisa lihat bahwa warga kita yang terdampak tanahnya masuk ke wilayah Malaysia sekarang, ada 19 pemegang sertifikat, satu orang yang dokumen lain, lalu ada 26 yang merupakan dokumen desa dan lima orang pemegang akta di bawah tangan," kata Ossy.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5479842/original/019250800_1768993056-Pemkot.webp)
