DKI Jakarta berada di peringkat ke-24 dalam daftar kota termacet di dunia. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan data tersebut menjadi peringatan serius.
"Kami di DPRD DKI Jakarta melihat data soal kemacetan ini sebagai alarm kebijakan, bukan sekadar peringkat," kata Khoirudin kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).
Menurut dia, Jakarta masih menghadapi tantangan besar sebagai kota megapolitan. Dia mengatakan kemacetan bukanlah isu yang dapat diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal.
"Jakarta memang masih menghadapi tantangan besar sebagai kota megapolitan dengan mobilitas tinggi, aglomerasi Jabodetabek, serta pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas," ujarnya.
"Kemacetan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal, tapi butuh orkestrasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan," sambung dia.
Dia mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi bersama Pemprov DKI Jakarta terkait kemacetan. Khoirudin menekankan pentingnya penguatan dan integrasi moda transportasi publik.
"Kami mendorong agar integrasi MRT, LRT, Transjakarta, KRL, dan moda pengumpan (feeder) terus diperluas, baik dari sisi jangkauan, kenyamanan, maupun keterjangkauan tarif. Transportasi publik harus menjadi pilihan rasional, bukan sekadar alternatif," ujarnya.
Pengendalian Kendaraan Pribadi
Pihaknya juga mendorong evaluasi sistem lalu lintas. Menurut dia, hal tersebut perlu terus ditingkatkan.
"Evaluasi rekayasa lalu lintas, pengaturan jam kerja fleksibel, serta optimalisasi sistem transportasi cerdas (ITS) perlu terus ditingkatkan, berbasis data dan teknologi, bukan reaktif," jelasnya.
Selain itu, menurut dia, pengendalian penggunaan kendaraan pribadi perlu dilakukan. Khoirudin berharap kebijakan ini dibahas dengan matang.
"Kebijakan seperti ganjil-genap, parkir berbayar progresif, dan wacana ERP harus dibahas matang, bertahap, dan dengan komunikasi publik yang baik agar tidak menimbulkan resistensi sosial," kata dia.
(amw/jbr)
