DUNIA pada awal tahun 2026 tidak lagi mengenal kesunyian. Jika satu dekade lalu Greenland hanyalah hamparan putih yang terisolasi di peta dunia, hari ini ia telah menjelma menjadi kecemasan global. Mencairnya es Arktik bukan sekadar tragedi ekologi; ia adalah pembuka kotak pandora bagi persaingan kekuatan besar. Di bawah tanah bekunya, tersimpan Mineral Tanah Jarang (REE) yang menjadi oksigen bagi supremasi teknologi masa depan seperti microchip hingga persenjataan canggih.
Ambisi agresif Amerika Serikat yang berbenturan dengan infiltrasi ekonomi China melalui Polar Silk Road (Jalur Sutra Kutub) telah menempatkan dunia pada posisi paling berbahaya sejak Krisis Rudal Kuba pada 1962 yang menjadi pelajaran penting bagi diplomasi modern tentang perlunya komunikasi langsung antar-negara adidaya untuk mencegah kiamat nuklir.
Namun, di tengah gemuruh perebutan “emas putih” di kutub utara, sebuah pertanyaan besar menggugat perhatian kita: Di mana posisi Indonesia? Apakah kita sedang membangun benteng kedaulatan, atau justru sedang asyik memoles kerentanan kita sendiri?
Gubernur Lemhanas (2022-2023), Andi Widjajanto, pada sebuah diskusi di Oktober tahun lalu pernah menghadirkan narasi yang tajam berlandaskan realismenya. Dalam forum terbatas itu, ia membedah lanskap masa depan dunia dan implikasinya bagi Indonesia.
Inti dari presentasi Andi adalah proyeksi tantangan global di masa depan yang, berdasarkan analisis empirisnya, diprediksi akan mencapai eskalasi fundamental sekitar tahun 2037. Prediksi ini bukan sekadar ramalan, melainkan hasil dari pergulatan data yang konsisten ia hidangkan dalam setiap analisisnya.
Proyeksi waktu ini memicu kegundahan mendalam, sebab ia menyoroti bahwa di tengah dinamika politik global yang bergerak cepat, Indonesia masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus segera ditangani untuk memperkuat diri menghadapi gejolak tersebut. Andi juga mempertegas bahwa di tengah situasi global yang berpotensi menuju konflik besar, perlu ada penegasan lebih lanjut mengenai kompromi negara-negara pemegang senjata pemusnah massal (nuklir).
Analisis tersebut menggarisbawahi, bahwa kekuatan terbesar di sistem internasional berada di tangan negara pemilik kapabilitas nuklir, dan sikap Indonesia terhadap pencegahan senjata harus diperjelas.
Baca juga: Ketegangan Iran-AS Meningkat, Perang Nuklir Bisa Picu Krisis Pangan
Ilusi HilirisasiJika kita jujur menakar kebijakan hari ini, ada aroma pragmatisme yang terlalu menyengat. Kita sering membanggakan angka pertumbuhan PDB dan narasi hilirisasi nikel yang gencar dipromosikan. Namun, mari kita bedah secara fundamental: apakah ini hilirisasi sejati atau sekadar “hilirisasi semu”?
Faktanya, mayoritas teknologi pemurnian, modal, hingga kendali rantai pasok kita masih digenggam erat oleh pihak asing. Krisis di Greenland memberikan pelajaran penting bagi kita: dalam situasi perang, kedaulatan tidak ditentukan oleh seberapa banyak nikel yang Indonesia miliki di dalam tanah, melainkan siapa yang mengendalikan “kunci” teknologinya.
Jika konfrontasi di Arktik memicu pecahnya rantai pasok global, industri strategis kita akan lumpuh seketika karena kita belum mampu memproduksi komponen inti secara mandiri. Kita terperangkap dalam jebakan efisiensi pasar, sementara di sisi lain mengabaikan prinsip Berdikari secara Ekonomi yang diwariskan oleh Bung Karno, demi mengejar investasi jangka pendek yang keropos.
Baca juga: Bagaimana Memproduksi Pangan Jika Terjadi Perang Nuklir?
Perut Bangsa yang RapuhTitik lemah kedua yang lebih mengerikan adalah sektor pangan. Narasi ketahanan pangan kita masih bersifat reaktif. Indonesia hari ini masih menjadi “pasien” ketergantungan pada gandum dan pupuk kimia impor. Bayangkan jika eskalasi di Greenland meretas skenario terburuk: perang nuklir terbatas yang melahirkan nuclear winter (musim dingin nuklir).
Jelaga ledakan akan menyelimuti atmosfer, menghalangi cahaya matahari selama bertahun-tahun. Dalam kegelapan total, model pertanian konvensional kita yang haus matahari dan bergantung pada pupuk luar negeri akan kolaps dalam hitungan minggu. Tanpa kemandirian pertanian, kebijakan pangan kita hanyalah istana pasir yang menunggu pasang datang dan porak poranda.
Kita telah lama melupakan petuah fundamental: bahwa pangan adalah soal hidup-matinya suatu bangsa. Kegagalan kita melakukan diversifikasi pangan secara radikal adalah bukti bahwa kita belum benar-benar merdeka secara perut.
Baca juga: Masalah Baru, Cara Usang: Resep Orde Baru Dinilai Tak Akan Atasi Krisis Pangan
Menggugat Kedaulatan PolitikSecara diplomasi, prinsip Bebas Aktif kita sedang berada di titik nadir ujiannya. Kita sering terlihat gagap dalam menentukan posisi, terjepit di antara tekanan Washington dan rayuan Beijing. Diplomasi kita cenderung terlalu “sopan” karena takut kehilangan aliran modal. Padahal, kedaulatan politik hanya bisa tegak jika ia ditopang oleh kemandirian ekonomi.
Tanpa kekuatan industri dan kemandirian pangan, suara Indonesia di meja internasional hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton yang cemas sambil menghitung kerugian nilai tukar Rupiah. Sebagai pemimpin alami di kawasan tropis, Indonesia seharusnya mampu memimpin poros kekuatan ketiga yang menuntut demiliterisasi Arktik.
