Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana investasi pemerintah dalam pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang tekstil harus diarahkan pada bagian hulu dan rantai industri produksi tekstil.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengatakan fokus investasi sebaiknya berada di sektor hulu dan menengah, seperti produksi serat, benang, dan kain. Ia berharap produksi dari BUMN tekstil bukan semata pada produk garmen jadi.
Menurutnya, kehadiran BUMN tekstil berpotensi meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini menekan sektor tekstil nasional, salah satunya banjir impor.
“Produk dalam negeri selama ini kalah bersaing karena harga impor yang jauh lebih murah. Dengan skala besar dan dukungan negara, BUMN bisa menjadi penopang produksi domestik dan menjaga pasokan bahan baku lokal,” ujar Saleh dalam keterangannya, Rabu (21/1).
Pembentukan BUMN tekstil disebutnya juga bisa membantu memperkuat industri nasional jika diarahkan untuk memperbaiki masalah struktural.
Ia mengatakan, BUMN tekstil juga dapat menjadi contoh penerapan mesin modern, penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta sistem kerja yang lebih produktif.
Dengan pendekatan tersebut, industri tekstil tidak lagi bergantung pada upah tenaga kerja murah, melainkan pada efisiensi, kualitas, dan kepastian pasar domestik.
“Kalau dikelola dengan benar, industri tekstil tidak lagi dipandang sebagai sunset industry, tapi industri yang bertransformasi,” kata mantan Menteri Perindustrian itu.
Menurut Saleh, sektor hulu dinilainya merupakan titik lemah industri tekstil nasional. Ketergantungan pabrik garmen terhadap bahan baku impor membuat industri dalam negeri semakin tertekan, terutama saat impor murah membanjiri pasar.
“Investasi sebaiknya difokuskan pada produksi serat sintetis, benang, dan kain. Kalau bahan baku tersedia di dalam negeri dengan harga dan kualitas yang kompetitif, industri hilir akan jauh lebih kuat,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong investasi pada tekstil khusus untuk kebutuhan kesehatan, otomotif, dan industri. Menurut Saleh, tekstil khusus memiliki nilai tambah lebih tinggi dan tidak terlalu sensitif terhadap persaingan harga murah dari impor ilegal.
Terkait indikator keberhasilan, Saleh mengatakan BUMN tekstil tidak seharusnya diukur hanya dari keuntungan besar dalam jangka pendek.
Ia menyebut beberapa indikator yang lebih realistis, seperti penurunan impor bahan baku tekstil, meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, serta kenaikan produktivitas tenaga kerja berkat modernisasi mesin dan peningkatan keterampilan.
“Indikator lain yang penting adalah biaya energi yang lebih terkendali. Selama ini, industri tekstil kita kalah bersaing karena listrik dan gas yang mahal,” ujarnya.
Menurut Saleh, jika BUMN tekstil juga mampu menjadi penopang bagi industri kecil dan menengah (IKM) melalui penyediaan bahan baku yang stabil dan berkualitas, maka keberadaannya akan memberikan dampak nyata bagi industri nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Pembentukan BUMN tekstil nantinya akan langsung ditangani dan berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah sudah menugaskan satu perusahaan negara untuk membantu penyelesaian kasus PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang belakangan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah.
Pemerintah menilai kegiatan ekonomi Sritex harus tetap berjalan mengingat perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 10 ribu karyawan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi pakaian dan seragam untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
"Jadi ini sedang proses, kami harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kami harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (19/1).
