Menurut Ikhawanul Marif Pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ASRC), munculnya fenomena anggota DPR digantikan oleh AI sangat wajar apabila terjadi di Indonesia.
Dia tidak memungkiri kinerja DPR yang tidak optimal dan dinilai korup memicu reaksi sarkasme dari publik agar peran anggota dewan digantikan AI.
Ikhwanul menegaskan, DPR harus memperbaiki kinerja agar kembali mendapat kepercayaan masyarakat untuk memegang amanah di kursi parlemen.
“Fenomena yang wajar di era digitalisasi dan perkembangan AI dan ada menurunnya kepercayaan publik terhadap aktor politik, pemerintah, DPR karena ini didorong ada daya beli yang menurun, ekonomi yang melambat. fenomena ini seperti gayung bersambut,” jelasnya saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Kamis (22/1/2026).
Merespon fenomena tersebut, Radio Suara Surabaya melakukan polling kepada netter dan pendengar dengan pertanyaan, “BISA atau TIDAK apabila DPR digantikan oleh AI?”.
Polling ini diambil dari media sosial Instagram @suarasurabayamedia dan secara langsung lewat pesan serta telepon yang masuk saat program Wawasan Polling berlangsung sejak pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.
Berdasarkan data dari Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 78 persen atau 398 pengguna memilih bisa jika DPR diganti AI. Sedangkan 22 persen sisanya atau 110 pengguna mengaku tidak bisa.
Namun sedikit berbeda data polling pendengar Radio Suara Surabaya lewat telepon sebanyak 6 orang mengatakan bisa apabila DPR diganti AI, sementara 11 orang menyebut tidak bisa.
Sementara melalui WhatsApp, sebanyak 27 pendengar menyatakan bisa DPR diganti AI, lalu 48 mengatakan tidak bisa.
Robertus Rony juga sesama pendengar menyebut bahwa AI bisa menggantikan peran DPR namun dengan catatan harus dikontrol cara kerjanya dan kombinasi terhadap kinerja manusia.
“Bisa diganti, tapi saran sata dikombinasi dan nggak bisa diserahkan ke AI karena perkembangannya harus dipantau,” tuturnya.
Senada dengan Robertus, I Wayan Widharse mengatakan AI bisa menggantikan politikus karena mesin kecerdasan buatan itu dinilai lebih jujur dan tidak bohong daripada anggota DPR.
“Pilihannya bisa menurut saya, AI itu jujur dan enggak borhohong, enggak nggeregetno (bikin emosi) dan enggak plin-plan,” ucapnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Sukariyanto bahwa keberadaan AI bisa menggantikan DPR karena relevan dengan kondisi sekarang bahwa politikus minim dipercaya publik.
“Bisa, sangat relevan dengan kondisi sekarang saya sangat setuju sekali,” katanya
Berbeda dengan Rahandi Satria salah satu pendengar Radio Suara Surabaya berpendapat bahwa teknologi tidak bisa menggantikan peran DPR karena AI adalah buatan manusia itu sendiri yang diciptakan dengan program tertentu.
“Karena AI buatan manusia, pasti programnya ada beberapa hal tidak bisa digantikan oleh mesin,” katanya saat mengudara.
Begitu juga Ikhawanul Marif Pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ASRC) menilai teknologi arificial intelligence (AI) tidak bisa menggantikan peran sisi humanisme Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuka ruang dialektika dan menerima aspirasi publik.
Polling Suara Surabaya dibuat mengacu munculnya fenomena anggota DPR digantikan oleh AI, setelah sebelumnya Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lembaga yang tidak dipercaya publik dengan hasil 41 persen responden tidak percaya.
Data tersebut menjadi yang tertinggi dari 10 lembaga lain yang diuji oleh Survei Indikator Politik Indonesia. Meski begitu 53 persen responden mempercayai DPR dengan rincian 6 persen sangat percaya dan 47 persen cukup percaya, 6 persen responden sisanya tidak menjawab.
Survei Indikator digelar pada 20-27 Oktober 2025 dilakukan untuk melihat evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto Presiden dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden dengan total 1.220 orang dari berbagai provinsi yang mengikuti survei ini.
Sementara itu pada Evaluasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sepanjang 1 Januari sampai 8 Desember 2025 ternyata juga menunjukkan lemahnya konsistensi pada agenda prioritas, capaian legislasi yang rendah, serta minimnya transparansi dalam proses pembentukan undang-undang.
Dalam sebuah artikel The Conversation Indonesia, Febby R Widjayanto staf dan asisten ahli dari Universitas Airlannga menyebut kekecewaan berulang pada DPR memicu munculnya gagasan yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial, yakni teknologi kecerdasan buatan (AI) menggantikan DPR mengakomodasi suara publik dengan lebih baik.
Harapannya AI bisa membuat pengumpulan dan pemrosesan data dari aspirasi masyarakat lebih cepat serta transparan, hasil analisis itu kemudian jadi landasan dalam pembuatan kebijakan dan hukum aspek utama yang selama ini belum dipenuhi para wakil rakyat.(wld/ipg)
