Jakarta, tvOnenews.com-Perusahaan ataupun anak usahanya yang terkena pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) oleh pemerintah oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) akan diberi special review. Langkah Special review hanya akan dilakukan terhadap perusahaan yang diperingkat oleh Pefindo, atau yang menerbitkan surat utang (obligasi) melalui pasar modal Indonesia.
“Kalau ada yang kami peringkat pasti kami akan melakukan special review, itu pasti. Kalau benar ya, ada dari perusahaan-perusahaan itu yang kita rate (peringkat), pasti kita ada special review,” ujar Direktur Utama Pefindo Irmawati ditemui seusai acara "Optimalisasi Penerbitan Surat Utang dengan Credit Enhancement" di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis.
Ia memastikan, special review juga akan dilakukan terhadap induk perusahaan, yang anak usahanya terkena pencabutan izin usaha oleh pemerintah.
“Kalau misalkan anak usahanya itu memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan yang kami rating, itu kita ada special review,” ujar Irmawati.
Terkait 28 perusahaan yang izin PBPH-nya dicabut oleh pemerintah, Irmawati mengungkapkan belum mendapatkan laporan dari tim kerjanya di Pefindo terkait potensi special review terhadap perusahaan bersangkutan.
“Saya belum mendengar, saya selalu dilaporin ya, kalau ada yang ada special review, kayaknya belum ada deh. Saya belum mendapat informasi bahwa ada yang harus special review terkait itu,” ujar Irmawati.
Irmawati menjelaskan special review merupakan proses review ulang terhadap proyeksi perusahaan tertentu, yang berpotensi akan merubah rating perusahaan terkait menjadi turun.
“Kalau dia ada sesuatu gitu, pasti proyeksinya berubah. Kan kita berdasarkan proyeksi kan, pasti ada perubahan, nah kita ulang lagi itu, itu ulang proyeksinya gimana. Bisa tetap, bisa turun,” ujar Irmawati.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin PBPH sebanyak 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan penegakan hukum (gakkum) pidana 28 perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan telah diserahkan ke Bareskrim Polri.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis daftar 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan.
