JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono berharap, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump jangan sampai memengaruhi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Menurut Dave, prinsip tersebut harus tetap menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia, meskipun pemerintah memutuskan bergabung dalam inisiatif internasional yang diprakarsai Amerika Serikat.
“Indonesia harus memastikan keterlibatan dalam Dewan Perdamaian tidak mengurangi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang menjadi dasar diplomasi sejak kemerdekaan,” kata Dave, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/1/2026).
Dave menuturkan, Komisi I DPR RI memandang keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian sebagai langkah strategis yang menunjukkan komitmen terhadap perdamaian internasional.
Baca juga: Sebut Gaji Coach Alter Ego Kenny Xepher Rp 5,8 Miliar, Anggota DPR: Kita Lewat
Komitmen tersebut juga mencakup dukungan terhadap rekonstruksi Gaza dan konsolidasi gencatan senjata permanen, sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Namun, Politikus Golkar itu mengingatkan agar pemerintah menempatkan posisi Indonesia secara hati-hati.
Sebab, sejumlah negara anggota NATO diketahui tidak bergabung dalam inisiatif tersebut.
“Mengingat sejumlah negara NATO enggan bergabung dengan inisiatif Amerika Serikat, posisi Indonesia perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak,” kata Dave.
Oleh karena itu, lanjut Dave, Komisi I DPR RI mendukung langkah pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian, sepanjang tetap berlandaskan politik luar negeri bebas dan aktif serta menjaga kepentingan nasional.
“Dengan rekam jejak panjang Indonesia dalam misi perdamaian PBB dan forum internasional, keikutsertaan ini harus memperkuat reputasi bangsa, bukan menimbulkan keraguan,” ujar Dave.
Baca juga: Eko Patrio Kembali Pimpin Rapat di DPR Usai Dinyatakan Langgar Etik
Dave menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasannya agar langkah dan kebijakan yang diambil tersebut berjalan transparan dan akuntabel.
“Komisi I DPR RI akan memastikan keputusan ini berjalan transparan, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang kita junjung,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kementerian Luar Negeri menyatakan, Indonesia dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyambut baik undangan Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian.
“Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemenlu, melalui unggahan di media sosial X, Kamis (22/1/2026).
Baca juga: Komisi I DPR Kecam Penghancuran Markas UNRWA di Yerussalem oleh Israel
Setelah itu, Indonesia dan negara-negara lain akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan prosedur hukum masing-masing negara.
Para menteri negara-negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan terhadap pelaksanaan misi Dewan Perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
