Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Anggota DPR Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan menyoroti kinerja Kementerian Pariwisata yang dinilai belum memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini terlihat dari kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata yang berada di angka 3,96 persen, masih di bawah target PDB 2025 sebesar 4,2–4,3 persen.
Menurut Putra, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan investasi pariwisata yang mencapai 52,6 persen atau sekitar Rp53 triliun. Pertumbuhan itu belum dirasakan oleh UMKM sektor pariwisata.
“Kontribusi PDB pariwisata itu adalah indikator paling keras untuk melihat bahwa kue ekonomi pariwisata belum menetes deras ke UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah,” kata Putra dalam rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2026.
Putra menilai capaian indikator makro pariwisata yang terlihat impresif belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan UMKM. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan pembangunan ekonomi dimulai dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan serta pengentasan kemiskinan, sejalan dengan Asta Cita ke-6.
Ia menyoroti pola investasi pariwisata berskala besar yang padat modal, seperti pembangunan hotel bintang lima, resor internasional, dan taman hiburan raksasa. Menurutnya, investor kerap membawa rantai pasok sendiri melalui impor dan minim melibatkan UMKM lokal.
“UMKM lokal seringkali menjadi penonton dan hanya kecipratan remah-remah di sektor informal seperti PKL di sekitar hotel. Disinilah kita harusnya berpihak kepada UMKM. Kita berada di sini karena dipilih rakyat dan mayoritas yang Saudara Menteri paparkan di awal presentasi cenderung memihak kepada pemain besar. Bukan rakyat kecil,” ujarnya.
Putra juga menyinggung rendahnya partisipasi UMKM dalam event pariwisata. Dari 194 event, termasuk Karisma Event Nusantara, tercatat perputaran ekonomi Rp23,76 triliun dengan keterlibatan 20.877 UMKM. Jika dirata-rata, satu event hanya melibatkan sekitar 100 UMKM. Angka tersebut dinilai sangat kecil dibandingkan total sekitar 64 juta UMKM di Indonesia.
Menurut Putra, perputaran uang triliunan rupiah dalam event pariwisata lebih banyak dinikmati penyelenggara besar, biaya sewa lokasi, artis, dan logistik skala besar. Sementara UMKM hanya mendapat pengeluaran kecil dari pengunjung untuk makanan dan minuman ringan.
Ia juga menilai capaian 2.885 sertifikasi halal di desa wisata masih bersifat administratif. Sertifikat halal dinilai belum menjamin peningkatan omzet UMKM jika tidak diiringi akses pasar dan arus wisatawan yang memadai.
Untuk meningkatkan keberpihakan terhadap UMKM, Putra mendorong kebijakan integrasi. Salah satunya dengan mewajibkan investasi pariwisata berskala besar menjalin kontrak kerja sama dengan UMKM lokal sebagai syarat operasional. Selain itu, Kementerian Pariwisata dinilai perlu menghadirkan rumah aggregator di destinasi wisata untuk mengurasi dan memasok produk UMKM ke hotel besar.
“Ketika UMKM itu bisa menyiapkan pengadaan seperti sabun, sandal hotel, sayur, bahan makanan itu bersumber dari 50 kilometer sekitar destinasi pariwisata. Itu keberpihakan. Ibu tidak perlu anggaran untuk berpihak. Ibu nongkrong di situ saja, sudah gemeter semuanya. Tidak perlu anggaran paling cuma tiket pesawat ibu saja,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
