KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara, Aceh.
Tito menyebut Aceh Utara sebagai salah satu wilayah dengan dampak bencana cukup berat. Banyak rumah warga rusak hingga rata dengan tanah, sementara sebagian masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian.
Oleh karena itu, Tito menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Danantara yang telah bekerja sama membangun huntara.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah menyiapkan huntara, di samping mendirikan tenda pengungsian, menyediakan makanan, dan menyalurkan bantuan tangki air.
Baca juga: BNPB Pastikan Huntara Korban Banjir Aceh Dibangun Berbasis Kartu Keluarga
“(Sebanyak) 4.000 (huntara) di Aceh Utara, mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu, terutama yang tinggal di tenda ini, (agar) bisa masuk ke dalam huntara,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (22/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat meninjau huntara di Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Kamis.
Setelah masa huntara, kata dia, pemerintah akan menyiapkan hunian tetap (huntap), khususnya bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.
Huntap akan disiapkan melalui kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta gotong royong berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang membantu pembangunan 2.603 unit rumah layak huni bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.
Baca juga: Menteri ATR Pastikan Lahan Huntap Aceh-Sumatera Tersedia, Tunggu Permintaan Mendagri
“Nah, di samping itu, saya sudah minta bantuan kepada Pak Bupati (bahwa) kewajiban pemerintah daerah (pemda) adalah data,” ungkap Tito.
Ia menjelaskan, rumah dalam kategori rusak ringan akan mendapat bantuan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta, dan rusak berat Rp 60 juta. Bantuan ini diupayakan dapat segera disalurkan setelah data dinyatakan valid dan diverifikasi oleh BNPB.
Tito juga meminta para keuchik (kepala desa) untuk mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan ini meliputi uang makan Rp 15.000 per orang per hari, perabotan rumah tangga Rp 3 juta, serta pemulihan ekonomi sebesar Rp 5 juta.
“Kuncinya adalah bupati, wali kota yang terdampak mendaftar, buatlah tim dengan camat, dengan keuchik-keuchik, dinas sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)-nya. Mendata warga yang memerlukan,” jelas Tito.
Baca juga: BPBD Catat 1 RT dan 8 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir, Berikut Lokasinya
Tito menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada keakuratan data. Bantuan harus diberikan kepada pihak yang berhak agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
Semakin cepat data diserahkan, kata Tito, semakin cepat pula warga terdampak terbantu dan tidak perlu terus tinggal di tenda pengungsian.
Tito menambahkan, pemerintah akan bekerja keras membantu masyarakat terdampak, termasuk di wilayah Langkahan.
“Karena (data) sangat berharga. Bayangkan kalau seandainya Rp 15 juta (bantuan untuk rumah rusak) ringan, ditambah Rp 3 juta (bantuan perabotan), Rp 5 juta (bantuan ekonomi), ditambah lagi uang makan Rp 15.000 per orang per hari. Makin cepat diserahkan (datanya), mereka akan sangat terbantu,” tegasnya.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Skema Bantuan Rumah untuk Korban Bencana: Rp 15 Juta untuk Rusak Ringan
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
