Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Anwar Iskandar menegaskan para pembuat kebijakan keuangan, baik fiskal dan moneter harus selalu bersinergi. Hal tersebut untuk mencegah celah melemahnya ekonomi saat ini dimanfaatkan untuk hal buruk.
Anwar memberikan contoh melemahnya nilai rupiah yang sempat hampir menembus Rp 17 ribu per US Dollar. Hal tersebut menjadi salah satu indikator kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
"Kebijakan dari pemegang otoritas keuangan, baik yang pemegang otoritas fiskal maupun moneter itu bisa berhubungan dengan baik, bisa bersinergi, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri tanpa memperhitungkan akibat yang lebih berat, nanti ya seperti ini, untung kemarin itu segera diatasi," ungkapnya.
Anwar menambahkan, di zaman modern seperti saat ini penjajahan dan penghancuran negara itu tidak harus dengan senjata. Ekonomi juga bisa dijadikan alat untuk menghancurkan sebuah negara.
"Nah, misalnya uang itu tidak beredar di masyarakat, artinya tidak produktif. Kemudian nilai tukar sangat tinggi, misalnya, itu bisa hancur suatu negara," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal itu terjadi, katanya, para pemegang kebijakan keuangan harus selalu berjalan sama. Begitu juga dengan kebijakan politik.
"Pemegang otoritas keuangan, baik di bidang fiskal maupun moneter, dan juga pemegang otoritas politik, DPR, harus sering-sering ketemu untuk melakukan sinergitas, jangan jalan sendiri-sendiri," tambahnya.
Selain itu, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah uang harus produktif, beredar di tengah-tengah masyarakat. Anwar menuturkan daripada uang mengendap di bank dan diambil labanya per bulan, pemerintah harus membuat uang beredar terus di tengah-tengah masyarakat agar ekonomi rakyat berjalan.
Hal itu berlaku untuk pemerintah tingkat pusat hingga daerah. "Agar ekonomi rakyat itu jalan sebagai satu capital, ekonomi itu berputar. Nah, dari sana nanti pemerintah dapat pajak. Ketika ekonomi itu berputar, pasti akan ada pajak penghasilan dari sana. Di daerah juga begitu. Uang dari pusat, mestinya itu dibagi ke bawah untuk menghidupkan UMKM, tapi kemudian dimasukkan lagi ke bank, " tuturnya.
Hal penting lain yang ditekankan Anwar di tengah kondisi ekonomi yang lemah saat ini adalah perlunya prinsip pajak yang berkeadilan.
"Berkeadilan itu artinya kalau memang ekonomi sangat lemah, jangan ditarik pajak. Sekarang kita melihat praktik di lapangan, misalnya di pasar, pasar itu bakul (penjual) kecil itu kan, pagi-pagi belum payuh (laku) harus ditarik (retribusi), nah itu jangan. Yang ditarik pajak itu yang kuat-kuat," jelasnya.
Ia mengingatkan, perilaku mengakali pajak, hukumnya haram dalam Islam. "Yang kuat sekali malah ngakali pajak, yang kecil-kecil ditarik, itu namanya enggak adil. Dan itu menurut agama Islam, haram, uang yang diambil dari situ haram," tegasnya.
Dia juga mengimbau, dalam kondisi ekonomi saat ini, masyarakat tetap tenang supaya tidak terjadi kegaduhan.
"Sekarang banyak itu yang bisa dimainkan, dari berbagai sumber media informasi. Saya mohon masyarakat ini tenang, bekerja seperti biasa, dan waspada terhadap upaya-upaya yang mungkin mengadu domba antara kekuatan rakyat. Tetap rukun dan guyub," ucapnya.
Soal Pemimpin Daerah Terjerat Korupsi
Anwar juga berkomentar soal kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, biasanya terdorong oleh gaya hidup dan juga faktor ingin mengembalikan modal saat kampanye.
"Adakalanya korupsi itu karena terpaksa. Memang gaya hidup, karena keinginan yang terlalu tinggi. Kadang-kadang juga istrinya yang dorong-dorong untuk bergaya hidup sosialita yang mewah. Padahal penghasilannya sedikit, sehingga korupsi," ungkap ulama yang sering disapa KH Anwar Iskandar itu.
Akibat terjebak gaya hidup tadi, terpaksa cara-cara haram dilakukan untuk memenuhi keinginan.
"Memang itu lifestyle, gaya hidup para terjebak dalam sebuah pergaulan elite, maunya menyesuaikan elite, tapi otaknya gagal elite," tambahnya.
Selain itu, kepala daerah yang keluar modal banyak saat kampanye pemilihan, katanya, terdorong untuk bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk menjadi pemenang pilkada.
"Juga korupsi yang terpaksa, karena waktu pemilihan dulu itu membayarnya banyak, mengeluarkan uang banyak. Sehingga jadi bupati atau wali kota itu tujuan utamanya bagaimana supaya bisa mengembalikan (modal). Kalau hanya mengandalkan gaji, ya enggak mungkin," ujarnya.
Akibat modal tidak bisa kembali melalui gaji, maka akhirnya oknum kepala daerah melakukan pungutan-pungutan kepada bawahan.
"Antara lain dengan melakukan tarikan-tarikan kepala-kepala bagian, jabatan-jabatan dibuat, sebagai satu alat untuk mendapatkan keuangan," jelasnya.
Dia mengingatkan para kepala daerah untuk tidak main-main. Karena jika tertangkap basah, tidak hanya kepala daerah itu yang malu tapi juga keluarganya.
"Kalau tertangkap terus dikecek ( diborgol) terus diberi baju tahanan, apa tidak kasihan istrinya, anaknya? Padahal anaknya untuk sekolah itu malu, karena bapaknya," pungkasnya.
