jpnn.com, JAKARTA - Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump perlu dibaca secara pragmatis dan strategis, bukan ideologis.
Menurut Umam, dalam lanskap politik internasional yang makin transaksional dan berorientasi pada politik kekuatan, forum apa pun yang memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan kekuatan besar patut dimanfaatkan oleh Indonesia, sepanjang tidak mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri nasional.
BACA JUGA: Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump, Legislator Dave Laksono Beri Catatan
“Keikutsertaan Indonesia tidak bisa dibaca sebagai legitimasi terhadap agenda sepihak, melainkan sebagai upaya membuka ruang pengaruh dari dalam (influence from within),” ujar Associate Professor Bidang Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina tersebut.
Umam menjelaskan langkah tersebut menjadi relevan karena isu Palestina selama ini mengalami deadlock struktural.
BACA JUGA: SBY Ungkap Potensi Perang Dunia, Legislator Singgung Peran Menlu Bicara Isu Perdamaian
Berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dijalankan secara efektif, mekanisme multilateral kian melemah, dan kekuatan besar justru sering kali menjadi bagian dari persoalan.
Dalam kondisi itu, kehadiran Indonesia di Board of Peace setidaknya membuka peluang—meski terbatas—untuk membawa perspektif Global South, menegaskan dimensi kemanusiaan, serta mencegah agar persoalan Palestina tidak direduksi semata-mata sebagai isu keamanan Israel.
BACA JUGA: Donald Trump Mengumumkan Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza
Namun demikian, Umam menekankan posisi tersebut hanya akan bermakna jika Indonesia bersikap aktif dan substantif, bukan sekadar simbolik.
Indonesia, kata dia, harus secara konsisten menjadikan kerangka hukum internasional sebagai basis utama diskusi, termasuk hak penentuan nasib sendiri (self-determination), penghentian pendudukan, dan perlindungan warga sipil.
“Tanpa pijakan hukum internasional yang tegas, forum perdamaian hanya akan menjadi ruang retorika moral tanpa dampak nyata,” ujar doktor alumnus School of Political Science & International Studies, The University of Queensland, Australia, tersebut.
Selain itu, Indonesia juga perlu membangun koalisi negara-negara middle power, baik di dalam maupun di sekitar forum tersebut agar tekanan terhadap proses perdamaian tidak dilakukan secara sendiri-sendiri.
Langkah berikutnya adalah mendorong agenda yang konkret dan terukur, seperti gencatan senjata berkelanjutan, akses kemanusiaan tanpa syarat serta mekanisme akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter, bukan sekadar mengulang narasi peace process yang stagnan.
Dalam kerangka politik luar negeri bebas dan aktif, Umam menilai langkah Indonesia tersebut relatif konsisten.
Bebas-aktif, menurutnya, tidak berarti menjauhi forum yang tidak ideal, melainkan hadir secara aktif untuk membela prinsip, sambil tetap menjaga jarak dari ikatan blok dan agenda sempit kekuatan besar.
“Indonesia tidak mengikatkan diri pada desain politik Trump, tetapi memanfaatkan ruang yang tersedia untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan keadilan internasional,” katanya.
Dia menegaskan Indonesia tetap harus menarik garis merah yang jelas. Partisipasi dalam Board of Peace tidak boleh mengaburkan sikap tegas Indonesia terhadap pendudukan, pelanggaran hukum humaniter, dan ketimpangan struktural yang menjadi akar konflik Palestina.
Selama prinsip tersebut dijaga, keikutsertaan Indonesia justru memperkuat identitasnya sebagai middle power yang bermoral sekaligus strategis.
“Artinya, keikutsertaan Indonesia hanya akan bermakna jika digunakan sebagai alat diplomasi aktif, bukan panggung simbolik,” ujar Umam.
Jika dikelola secara cermat, langkah ini dinilai dapat memperluas kanal perjuangan Palestina di tengah melemahnya multilateralisme global sekaligus menegaskan relevansi politik luar negeri bebas-aktif Indonesia di dunia yang makin keras dan tidak ideal.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
