Banjir di Pantura Jateng Belum Surut, Kerugian Mulai Dihitung

SEMARANG, KOMPAS — Banjir yang terjadi di sejumlah daerah di kawasan pantai utara (pantura) wilayah timur hingga pantura barat Jawa Tengah belum juga surut hingga Kamis (22/1/2026). Di tengah upaya penanganan, penghitungan kerugian akibat bencana hingga penyusunan rencana pemulihan pasca-bencana mulai dilakukan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, banjir masih merendam sebagian wilayah Pati, Kudus, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan.

Dia menyebut, petugas lintas instansi fokus mengevakuasi warga terdampak bencana, khususnya kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, disabilitas, maupun warga yang sedang sakit, ke pengungsian.

Di samping itu, pemerintah juga memastikan kebutuhan bagi warga yang sedang mengungsi bisa terpenuhi. Berdasarkan catatan BPBD Jateng, di wilayah pantura timur, warga yang mengungsi berada di Pati dan Kudus. Di Pati, ada 1.100 orang mengungsi dan di Kudus sekitar 2.200 orang.

Sementara itu, di wilayah pantura barat, pengungsian berada di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Di Kota Pekalongan, jumlah warga yang mengungsi di 27 titik sebanyak 2.485 orang. Adapun di Kabupaten Pekalongan, sebanyak 1.800 orang dilaporkan mengungsi.

"Pengungsian semua memakai fasilitas umum, seperti sekolah, masjid, dan aula. Untuk kebutuhan pangannya dipenuhi oleh Kemeterian Sosial, dinas sosial, Palang Merah Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, dan masyarakat," kata Bergas, Kamis.

Bergas menyebut, hujan lebat diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Untuk itu, upaya pencegahan seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) juga dilakukan bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di wilayah Pati dan Pekalongan.

OMC di Jateng telah berjalan sejak 15 Januari dan diperpanjang hingga 24 Januari 2026, sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Masyarakat pun diimbau untuk tetap bersiaga dalam menghadapi cuaca ekstrem.

"Kalau ada cuaca ekstrem, segera menginformasikan ke yang lain dan sudah mesti punya rencana ke mana harus mengungsi. Supaya tidak gagap saat bencana datang," ucap Bergas.

Menurut catatan BPBD Jateng, sepanjang 1-18 Januari 2026, terdapat sedikitnya 30 kejadian bencana. Rinciannya, sebanyak 16 kejadian banjir, enam tanah longsor, tujuh cuaca ekstrem, dan satu kebakaran.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen mengatakan, di samping melakukan penanganan terhadap pengungsi, pihaknya mulai memetakan dampak bencana, termasuk menghitung kerugian hingga menetukan rencana pemulihan pasca-bencana.

Yasin menyebut, jalur utama pantura dari Rembang hingga Kota Semarang menjadi perhatian utama. Kerusakan tidak hanya terjadi di jalan nasional, tetapi juga di jalan provinsi dan kabupaten akibat tingginya intensitas kendaraan yang melintas saat banjir.

"Kami sampaikan ke pemerintah pusat, jalur pantura dari Rembang sampai Semarang itu belum kita hitung semuanya. Belum lagi dari Semarang ke arah pantura barat," ujarnya.

Menurut Yasin, Pemerintah Provinsi Jateng juga tengah menyiapkan pengajuan anggaran, termasuk untuk pembangunan dan peninggian tanggul. Hal itu sebagai langkah pencegahan agar banjir tidak terulang di tahun-tahun berikutnya.

"Banjir di wilayah Pati terjadi akibat limpasan debit air sungai yang tinggi. Kalau limpasan, berarti debit airnya tinggi. Ini artinya perlu peninggian tanggul atau normalisasi sungai," kata Yasin.

Untuk upaya jangka panjang, Yasin menyebut, pemerintah mengusulkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Di Kota Pekalongan, pembangunan bendungan karet di Sungai Bremi menjadi kebutuhan mendesak. Namun, anggaran untuk pembangunan itu cukup besar.

Kalau ada cuaca ekstrem, segera menginformasikan ke yang lain dan sudah mesti punya rencana ke mana harus mengungsi. Supaya tidak gagap saat bencana datang

Yasin menyebut, rencana serupa bakal diterapkan di Sungai Juwana di Pati. Namun, upaya itu masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan warga, khususnya para nelayan.

"Kalau dipasang tanggul karet, kapal nelayan bisa tidak masuk. Ini tidak boleh langsung dipasang begitu saja, harus diskusikan dan melibatkan masyarakat," ucap Yasin.

Yasin menambahkan, setiap tahun, Pemprov Jateng selalu menaikkan alokasi anggaran untuk penanganan bencana. Sebab, Jateng tergolong sebagai daerah yang rawan bencana, mulai dari bencana hidrometeorologi, geologi, hingga bencana non-alam.

Pada tahun 2026, anggaran penanggulangan bencana yang disiapkan sebesar Rp 20,4 miliar. Anggaran itu naik dari alokasi di tahun 2025 sebesar Rp 19 miliar dan alokasi di tahun 2024 sebesar Rp 18,4 miliar.

Meski demikian, Yasin menilai, anggaran yang dialokasikan tersebut masih belum sebanding dengan jumlah kebutuhan. Ia mencontohkan, untuk penanganan tanah longsor di Kudus, anggaran yang diperlukan Rp 10 miliar.

Di sisi lain, sejak 18 Januari 2026, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan status tanggap daraurat bencana banjir. Keputusan itu diambil setelah adanya lonjakan jumlah pengungsi akibat banjir yang dipicu jebolnya tanggul sungai di sejumlah titik.

Menurut Yasin, penetapan status tanggap darurat tersebut menjadi langkah krusial karena bisa membuka akses penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam penanganan bencana, khususnya untuk menenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

"Tanpa peningkatan status tersebut, kemampuan pemerintah daerah dalam merespons situasi darurat sangat terbatas, terutama dari sisi anggaran," ujarnya.