Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengeklaim aksi protes yang terjadi di negaranya sejak akhir Desember 2025 telah dibajak oleh pihak asing, khususnya Amerika Serikat (AS) dan Zionis Israel. Menurutnya, campur tangan tersebut mendorong perubahan karakter unjuk rasa dari aksi damai menjadi terorisme bersenjata.
Boroujerdi menyebut klaim itu didukung hasil penyadapan komunikasi dan pengakuan pelaku yang ditangkap.
“Instruksi datang dari luar negeri untuk menciptakan korban sebanyak mungkin, bahkan dengan menyerang warga sipil jika aparat tidak bisa disasar,” kata Boroujerdi dalam konferensi pers khusus di Jakarta, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan, perkembangan situasi di Iran berlangsung dalam empat tahap. Tahap pertama pada 28–31 Desember 2025 ditandai aksi damai pedagang dan pelaku usaha di Grand Bazaar Tehran akibat kekhawatiran ekonomi. Pemerintah Iran, kata dia, merespons dengan dialog dan penyesuaian kebijakan.
“Aksi ini damai dan berada dalam koridor hukum,” ujarnya.
Tahap kedua terjadi pada 1–7 Januari 2026, ketika aksi mulai berubah konfrontatif dan disertai perusakan. Aparat keamanan disebut masih menahan diri dan turun tanpa senjata.
“Korban pada fase ini justru banyak berasal dari aparat kepolisian dan keamanan,” kata Boroujerdi.
Situasi memburuk pada tahap ketiga, 8–10 Januari 2026. Boroujerdi mengklaim kelompok teroris bersenjata masuk dan melakukan serangan acak terhadap aparat maupun warga sipil.
Ia menyebut fase ini sebagai upaya sistematis untuk menggambarkan Iran sebagai pelanggar HAM dan membuka jalan bagi intervensi asing.
“Ini merupakan instruksi dan arahan-arahan yang langsung datang dari badan-badan intelijen luar negeri, antara lain Mossad dan CIA,” ungkapnya kepada wartawan.
Tahap keempat dimulai sejak 10 Januari 2026, ketika pemerintah Iran memberlakukan langkah keamanan tegas, termasuk pembatasan akses internet. Menurut Boroujerdi, langkah tersebut membuat jaringan asing terputus dan situasi berangsur terkendali, ditandai aksi unjuk rasa nasional pada 12 Januari yang diikuti jutaan warga untuk menolak kekerasan.
Korban Jiwa dan Kerusakan InfrastrukturBoroujerdi merinci, dalam rangkaian kekerasan tersebut kepolisian forensik Iran mencatat 3.117 korban jiwa, dengan 2.427 orang merupakan warga sipil dan aparat keamanan.
“Jika kami kalkulasi, sekitar dua per tiga korban dianggap mati syahid. Mereka berasal dari kalangan aparat negara yang memberikan jasa kepada masyarakat, serta warga tak berdosa,” ujarnya.
Selain itu, terjadi kerusakan terhadap 180 ambulans, 53 mobil pemadam kebakaran, lebih dari 53 masjid, 26 bank, kantor pos utama di Eslamabad-e Gharb, serta sekitar 200 toko dan rumah warga. Aparat juga menyita lebih dari 1.300 pucuk senjata dari kelompok bersenjata.
Ia juga menyinggung insiden ekstrem, termasuk penyerangan layanan darurat dan eksekusi terhadap 11 korban luka yang sedang dievakuasi ke rumah sakit. Pemerintah Iran menetapkan tiga hari berkabung nasional untuk mengenang para korban pada 11-13 Januari 2026.
Boroujerdi menambahkan, hasil jajak pendapat nasional menunjukkan lebih dari 70 persen warga Iran menilai krisis dipicu provokasi asing, sementara sekitar 30 persen mengaitkannya dengan masalah ekonomi domestik.
“Mayoritas masyarakat menginginkan stabilitas dan menolak kekerasan,” ungkapnya.
