Catatan MUI soal Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pembentukan dan penandatanganan keanggotaan Board of Peace.

Dewan Perdamaian ini disebut bertujuan untuk menghadirkan kedamaian terhadap Palestina khususnya di Gaza.

Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki pandangan tersendiri. MUI menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam perdamaian Palestina.

"MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim, dalam keterangannya, Kamis (22/1).

Berikut pandangan lengkap MUI terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Tentang Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan Masa Depan Palestina

Majelis Ulama Indonesia mencermati secara serius keterlibatan Indonesia di Board of Peace. Badan ini terkait kuat dengan inisiatif pemerintahan Donald Trump dan dipimpin oleh Tony Blair, dengan keanggotaan sejumlah negara, termasuk Israel sebagai pihak yang selama puluhan tahun melakukan pendudukan, kolonisasi, genosida dan berbagai pelanggaran hukum internasional terhadap rakyat Palestina.

MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional.

a. MUI menolak "perdamaian semu" sebagaimana yang diatur oleh Trump karena sama sekali tidak berbasis kepada keadilan. MUI berpandangan bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian. Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neo kolonialisme.

b. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar. Model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.

c. MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

d. MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun adalah kezaliman yang wajib diakhiri. Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati.

Atas dasar itu semua, MUI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk:

a. Menegaskan secara terbuka bahwa tujuan utama setiap forum perdamaian adalah kemerdekaan penuh Palestina, bukan sekadar rekonstruksi atau stabilisasi.

b. Menolak segala skema yang mengarah pada normalisasi kolonisasi, pemukiman ilegal, dan blokade Gaza.

c. Menjadikan resolusi-resolusi PBB, hukum humaniter internasional, dan prinsip self-determination sebagai dasar yang tidak dapat ditawar.

d. Mempertimbangkan secara serius untuk menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun apabila terbukti benar-benar menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina.

e. Memperkuat peran Indonesia bersama negara-negara dan kekuatan masyarakat sipil global yang secara konsisten memperjuangkan keadilan bagi Palestina.

f. Memperkuat engagement dan kordinasi antara pemerintah dengan kekuatan/organisasi civil society dalam mendukung kemerdekaan palestina, dan mendorong agar Israel diberi sanksi internasional atas semua kejahatan yg dilakukan

Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional.