JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menantang para pengusaha rakus untuk "membeli" para pejabat di pemerintahannya untuk diajak berkompromi pada usaha yang melanggar hukum.
Tantangan ini disampaikannya secara terbuka saat menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) waktu setempat.
Mulanya, Kepala Negara menceritakan banyaknya para pengusaha rakus yang melanggar hukum dan berhasil ia tindak. Para pengusaha ini selalu merasa bisa membeli dan berkongkalikong dengan para pejabat.
"Mungkin para pengusaha yang disebut rakus ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa bisa membeli semua pejabat pemerintah Indonesia," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/1/2026).
Baca juga: Prabowo di WEF: 1.000 Teman Terlalu Sedikit, 1 Musuh Terlalu Banyak
Prabowo lalu mengaku mendapat laporan bahwa beberapa dari mereka menyepelekan pejabat.
Mereka menganggap para pejabat di bawah kepemimpinannya dapat dibeli.
"Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, 'Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli'," cerita Prabowo.
Baca juga: Prabowo: Dengan Danantara, Saya Berdiri di Forum WEF sebagai Mitra Setara
Ia lantas menantang pengusaha rakus itu. Alih-alih mendapat untung besar, Prabowo menjamin mereka akan mendapat "kejutan" besar.
Kejutan itu berupa hukuman yang akan mereka pertanggungjawabkan.
"Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan menemukan kejutan besar bagi diri mereka sendiri (they will get a big surprise)," ujar Prabowo, dalam bahasa Inggris.
Sampaikan langkah pencabutan izin hutan 28 perusahaanLebih lanjut Prabowo menyatakan, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah berhasil menguasai kembali lebih dari 4 juta hektare kawasan hutan.
Terbaru, pemerintah memutuskan untuk mencabut 28 korporasi yang memiliki izin atas 1,01 juta hektare luas hutan lantaran terbukti telah melanggar hukum.
"Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah perusakan nyata terhadap aturan hukum. Ditambah dengan 4 juta hektar perkebunan ilegal yang sudah disita," beber dia.
Baca juga: Prabowo Pamerkan Capaian MBG di WEF: McD Butuh 5 Dekade Lebih Lama
Prabowo mengeklaim, Indonesia sebenarnya telah memberlakukan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling berani dan paling nekad dalam sejarah Indonesia.
"Hingga kini kami telah menutup 1.000 tambang ilegal, tetapi staf saya, orang-orang saya melaporkan kepada saya: 'Pak, setidaknya ada seribu lagi atau lebih.' Bisa jadi ada sebanyak 666 korporasi yang melanggar hukum. Jadi saya katakan: Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada jalan mundur," jelas Prabowo.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
