Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga akhir tahun ini berpotensi mendorong pertumbuhan premi asuransi properti.
Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan dampak positif tersebut terutama berasal dari peningkatan transaksi rumah tapak dan rumah susun pada segmen menengah.
“Berdasarkan data industri hingga Kuartal III 2025, asuransi properti merupakan kontributor terbesar premi asuransi umum dengan pangsa sekitar 29% dari total premi industri,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (22/1/2026).
Budi menjelaskan, cakupan asuransi properti tidak terbatas pada hunian residensial, tetapi juga meliputi sektor komersial dan industri seperti pabrik, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pergudangan, serta fasilitas usaha lainnya. “Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong aktivitas sektor properti baik hunian maupun komersial, akan berdampak langsung terhadap kebutuhan perlindungan asuransi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai dampak kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan premi akan berlangsung secara bertahap seiring realisasi transaksi dan proses serah terima properti.
Untuk menangkap peluang tersebut, Budi mendorong perusahaan asuransi memperkuat integrasi dengan ekosistem properti dan pembiayaan. “Strategi yang relevan antara lain melalui penguatan kerja sama dengan perbankan dalam skema KPR dan asuransi properti, kolaborasi dengan pengembang, serta pemanfaatan kanal digital untuk memperluas distribusi,” tegasnya.
Baca Juga
- BTPN Syariah Ventura Ditutup, Kembalikan Izin ke OJK
- OCBC Sekuritas Bocorkan Racikan IPO untuk Semester I/2026
- Jadwal Rapat FOMC The Fed 2026, Acuan Pasar Keuangan dan Arah Dolar AS
Namun, Budi mengingatkan peningkatan volume premi perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai agar pertumbuhan bersifat berkelanjutan. Risiko utama asuransi properti saat ini masih didominasi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran, yang berpotensi meningkat seiring perubahan iklim dan urbanisasi.
Untuk menjaga rasio klaim tetap sehat, perusahaan asuransi perlu melakukan mitigasi risiko melalui seleksi yang lebih ketat, penetapan syarat pertanggungan yang sesuai, penerapan deductible, serta penguatan proteksi reasuransi. “Pemanfaatan data historis dan pemetaan risiko geografis juga menjadi bagian penting dalam proses underwriting,” tutur Budi yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama.
Lebih lanjut, AAUI memandang prospek asuransi properti pada 2026 tetap positif dan stabil, ditopang dukungan kebijakan pemerintah di sektor perumahan, asumsi pertumbuhan ekonomi yang berlanjut, serta meningkatnya kebutuhan perlindungan aset. “Asuransi properti diperkirakan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan premi industri asuransi umum. Meski demikian, pertumbuhan ke depan akan lebih moderat dan selektif, dengan fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan premi dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 yang mengatur pemberlakuan insentif PPN DTP untuk sektor perumahan pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan.
Dalam aturan tersebut, PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan kuota 40.000 unit per tahun. Dengan demikian, hingga Desember 2027, pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersial. “Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektoral ekonomi juga,” ujar Purbaya.
