Pidato di WEF Davos, Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum sebagai Prasyarat Investasi

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian penegakan supremasi hukum yang adil menjadi prasyarat utama terciptanya iklim investasi. Oleh karena itu, pemerintahannya menyatakan akan menegakkan hukum tanpa kompromi terhadap korupsi dan praktik ilegal di berbagai sektor ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Forum tersebut dihadiri lebih dari 65 kepala negara dan pemerintahan serta lebih dari 1.000 pimpinan perusahaan global.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa perdamaian dan stabilitas merupakan aset paling berharga bagi sebuah negara. Kondisi tersebut disebut sebagai prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi. Tanpa perdamaian dan stabilitas, pertumbuhan jangka panjang dinilai tidak dapat dipertahankan.

Tidak ada iklim investasi tanpa kepastian supremasi hukum yang adil. Tidak ada yang akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak patuh hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan.

Dalam konteks investasi global, kepastian hukum disebut sebagai faktor awal yang diperhitungkan sebelum keputusan penanaman modal diambil. Potensi pasar dan ketersediaan sumber daya alam dinilai tidak cukup jika tidak disertai sistem hukum yang adil dan konsisten. Negara yang membiarkan hukum tunduk pada kepentingan pribadi disebut akan kehilangan kepercayaan pasar.

“Tidak ada iklim investasi tanpa kepastian supremasi hukum yang adil. Tidak ada yang akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak patuh hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” ujar Prabowo dalam siaran langsung melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Ia melanjutkan, komitmen terhadap penegakan hukum juga dikaitkan dengan agenda pemberantasan korupsi. Upaya tersebut disebut harus dilakukan secara langsung, tegas, dan terbuka, meski menghadapi tantangan besar. Keberanian mengakui dan menangani korupsi dinilai sebagai langkah awal perbaikan tata kelola.

Pada awal masa pemerintahan, kata Prabowo, ditemukan penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Temuan tersebut tidak bersifat sektoral, melainkan terjadi di berbagai bidang ekonomi. Praktik ilegal yang berlangsung lama dinilai telah merusak sistem dan menciptakan distorsi pasar. “Di semua sektor ekonomi, kami menemukan ilegalitas, praktik ilegal,” tuturnya.

Penindakan kemudian dilakukan melalui penyitaan lahan dan penutupan aktivitas ilegal. Dalam tahun pertama pemerintahan, sekitar empat juta hektar perkebunan dan tambang ilegal telah disita. Selain itu, sekitar 1.000 tambang ilegal ditutup di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah tersebut disebut belum berhenti. Hingga kini, laporan mengenai tambang dan korporasi lain yang diduga melanggar hukum masih terus diterima. Proses penegakan hukum dinyatakan akan berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kata Prabowo, pemerintah juga mencabut izin 28 korporasi yang menguasai lahan seluas 1,01 juta hektar. Pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan pelanggaran hukum, termasuk pembangunan perkebunan di kawasan hutan lindung. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden melalui konferensi video dari London beberapa hari lalu.

“Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung.” Ucap Presiden.

Selain isu hukum, Prabowo juga memaparkan kondisi ekonomi nasional di hadapan peserta WEF. Lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), disebut menilai Indonesia sebagai titik terang global di tengah lingkungan eksternal yang menantang. Penilaian tersebut didasarkan pada kinerja ekonomi yang terukur.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat lebih dari lima persen per tahun selama satu dekade terakhir. Inflasi juga dijaga di kisaran dua persen, sementara defisit anggaran berada di bawah tiga persen dari produk domestik bruto. Stabilitas tersebut ditopang kebijakan fiskal yang dijalankan secara hati-hati.

Selain itu, lanjut Presiden, kredibilitas fiskal juga disorot sebagai aset penting negara. Sepanjang sejarahnya, Indonesia disebut tidak pernah mengalami gagal bayar utang. Setiap pemerintahan dinyatakan selalu menghormati kewajiban pemerintahan sebelumnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga memperkenalkan Danantara yang dibentuk untuk mendukung pendanaan industri masa depan. Aset yang dikelola  Danantara disebut mencapai 1 triliun dollar AS. Dana tersebut dirancang untuk memperkuat alokasi dan realokasi modal.

Bahkan saat ini, Danantara mengelola 1.044 badan usaha milik negara (BUMN). Jumlah tersebut direncanakan dirasionalisasi menjadi sekitar 300 perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola. Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar manajemen internasional.

Di sisi lain, kata Prabowo, efisiensi anggaran juga menjadi bagian dari kebijakan awal pemerintahan. Dalam dua bulan pertama, penghematan sekitar 18 miliar dollar AS dilakukan dengan menghentikan program yang dinilai tidak efisien. Dana tersebut lantas dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu program utama adalah program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan lansia yang hidup sendiri. Program ini dimulai pada 6 Januari 2025 dan berkembang pesat dalam satu tahun. Jumlah dapur meningkat dari 190 menjadi lebih dari 21.000 unit. Hingga kini, produksi makanan mencapai sekitar 59,8 juta porsi per hari dan ditargetkan meningkat menjadi 82,9 juta porsi per hari.

Rantai pasok program MBG juga melibatkan lebih dari 61.000 usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Lebih dari 600.000 lapangan kerja langsung tercipta melalui pelaksanaan program tersebut. Dampak ekonomi program tersebut juga menyebar ke berbagai daerah.

Sementara di sektor kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis diberikan kepada sekitar 70 juta warga negara Indonesia. Layanan tersebut diberikan secara rutin satu kali setiap tahun sepanjang hidup yang bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini.

Modernisasi pendidikan juga menjadi bagian dari agenda pemerintah. Lebih dari 16.000 sekolah telah direnovasi dan ratusan ribu sekolah dilengkapi panel interaktif. Digitalisasi ruang kelas ditargetkan menjangkau seluruh sekolah dalam beberapa tahun ke depan. Begitu pula pembangunan 166 sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin. Jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 500 sekolah agar program tersebut dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Di sektor pangan, Indonesia disebut telah mencapai swasembada beras dengan produksi tertinggi dalam sejarah. Target swasembada yang semula dipatok empat tahun berhasil dicapai dalam satu tahun. Upaya serupa kini diarahkan pada komoditas pangan lain.

Integrasi ekonomi global juga ditegaskan tetap menjadi pilihan Indonesia. Sejumlah perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi telah ditandatangani dengan berbagai negara dan kawasan. Kerja sama internasional dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. “Kami percaya perdagangan adalah alat untuk kemakmuran,” tutur Prabowo.

Menutup pidatonya, undangan disampaikan kepada peserta World Economic Forum untuk hadir di Indonesia. Sebab, Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit di Bali pada Juni mendatang bersama World Economic Forum. Fokus pertemuan tersebut adalah isu kelautan dan keberlanjutan lingkungan.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pidato Presiden Prabowo akan berfokus pada gagasan ekonomi yang telah dirancang dan dijalankan sejak sebelum hingga selama masa kepemimpinannya sebagai Presiden. Dalam forum tersebut, Prabowo juga akan memaparkan capaian pemerintahannya selama satu tahun terakhir yang disebut sebagai ”Prabowonomics”.

”Intinya, beliau akan berbicara mengenai konsep-konsep pemikiran ekonomi yang beliau pikirkan dan sudah beliau terapkan selama beliau sebelum menjadi Presiden dan sejak menjadi Presiden hingga sekarang, dan beliau akan menceritakan hasil-hasil yang sudah pemerintah capai dalam satu tahun ini. Dan itu beliau sebut dengan Prabowonomics,” ujar Teddy melalui keterangan video, Kamis.