Penulis: Rizaldo
TVRINews, Pangkalpinang
Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis, 22 Januari 2026, untuk memastikan kesiapan aparat penegak hukum menghadapi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yulianti, dan tiba di Bandara Depati Amir Pangkalpinang sekitar pukul 10.00 WIB. Anggota lain yang ikut antara lain Irjen Pol (Purn) Safaruddin, Siti Aisyah, Bob Hasan, dan enam anggota lainnya. Mereka disambut jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dari bandara, rombongan menuju Markas Polda Babel untuk mendengarkan paparan dari Polda Babel, Kejaksaan Tinggi Babel, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Babel. Sari Yulianti menekankan perlunya penyesuaian signifikan di lapangan, baik dari sisi regulasi internal antar-institusi maupun infrastruktur pendukung.
"Terkait kunjungan hari ini, yang utama adalah kan kita sudah mengesahkan KUHP dan KUHAP. Dan itu kan perlu penyesuaian di antara polisi, jaksa, dan pengadilan. Itu kan harus ada penyesuaian karena banyak hal-hal baru," ujarnya usai pertemuan.
Salah satu fokus utama kunjungan adalah pemenuhan standar fasilitas penyidikan yang transparan dan akuntabel sesuai amanat undang-undang baru.
"Tadi seperti dikatakan dalam rapat, seperti harus ada CCTV di ruang penyidikan, terus ada beberapa hal lainlah. Banyak hal yang harus ada penyesuaian. Jadi kita mengecek kesiapan itu," tambah Sari Yulianti.
Usai meninjau kesiapan di Mapolda Babel, rombongan meninggalkan Bangka Belitung sekitar pukul 11.30 WIB untuk melanjutkan kunjungan kerja ke provinsi lain.
Penulis: Alif, Karis, dan Rizaldo
Editor: Redaktur TVRINews
