JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan akar persoalan korupsi berada di hulu, yakni pada proses rekrutmen dan kaderisasi politik.
Menurut Bima Arya, kepala daerah yang terseret kasus korupsi kerap lahir dari sistem pemilihan dan kaderisasi yang tidak berjalan sesuai prinsip antikorupsi.
Ia menilai, partai politik perlu dibenahi secara mendasar, salah satunya dengan mendorong kemandirian finansial partai.
Bima Arya menyebut, sistem politik Indonesia banyak mengadopsi praktik negara-negara Eropa yang memberikan dukungan pendanaan negara atau state funding bagi partai politik.
Di negara-negara tersebut, kata Bima Arya, bantuan negara diberikan agar partai dapat menjalankan fungsi utamanya, mulai dari kaderisasi, advokasi, hingga pendidikan politik.
Namun di Indonesia, kondisi itu belum berjalan optimal. Banyak partai politik masih harus berjuang sendiri secara finansial, yang berisiko menurunkan kualitas kader dan membuka celah praktik transaksional.
Bima Arya menilai, peningkatan bantuan keuangan negara kepada partai politik dapat meringankan beban partai dan memungkinkan lahirnya kandidat yang lebih berkualitas, baik untuk pemilu legislatif maupun pilkada.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko menekankan bahwa persoalan kepala daerah bukan semata soal mahalnya biaya politik, melainkan soal integritas partai dalam merekrut dan mempromosikan calon pemimpin.
Ia menyoroti masih lemahnya mekanisme penelusuran rekam jejak calon kepala daerah, yang sering kali hanya berfokus pada kemampuan finansial, bukan integritas dan kapasitas kepemimpinan.
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan komentarnya.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/jtVCelbFEEs?si=kF3xxWEf-rVhuuEN
#kpk #korupsi #pati
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- bima arya
- wamendagri
- korupsi
- ott
- kpk
