Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengoperasikan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Direktorat PPA dan PPO) di 11 Polda dan 22 Polers sebagai upaya penegakan dan perlindungan hukum.
Mersepons hal tersebut, Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama meminta agar Polri dapat mengoperasikan Diektorat dan Satuan Reserse PPA-PPO pada keseluruhan satuan Polda.
Sebab, kata Sandri langkah ini penting untuk dapat segera dilakukan mengingat tren tindak kejahatan dengan korban perempuan dan anak marak terjadi.
"Jangan hanya 11 Polda tapi segera dibentuk di semua satuan Polda di Indonesia. Coba bayangkan selamanya 2025, 31.947 kasus kekerasan, 27.568 korban perempuan. Jenis tertinggi: Seksual (12.398), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (7.587), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (2.866), ini harus direspon serius di semua satuan kepolisian di daerah," kata Sandri kepada awak media, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
"Di Maluku misalnya kasus kekerasan guru terhadap murid lebih dari 10 kasus dalam setahun, ini contohnya bahwa persoalan ini terjadi di semua wilayah di Indonesia," sambungnya.
Sandri menuturkan bahwa tugas dari Dirres PPA dan PPO bersama kementerian terkait bukan saja soal penindakan hukum namun pengayoman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama perempuan dan anak.
Ia menegaskan sudah sewajarnya penegakan hukum mengenai kekerasan terhadp anak dan erempuan harus tersosialisasi agar masyarakat memiliki pengatahuan soal tindak pidana ini.
Bukan hanya itu, tindak pidana terhadap anak dan perempuan juga tak lepas dari faktor media sosial yang kerap berimplikasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Terlebih, banayak konten kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap ditampilakn medias sosial hingga memeicu kejadian yang sama di masyarakat.
"Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan ekonomi, pola asuh dalam keluarga, hingga pengaruh media sosial dan lingkungan, sehingga saya minta agar harus gencar terkampanyekan secara sistematis, untuk menekan angka kekerasa terhadap perempuan maupun anak," pungkasnya.(raa)
