Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti solar maupun Pertalite, untuk Papua.
“Saya minta sejak keluar dari sini (ruang Komisi XII), satu minggu ke depan, tambah itu yang PSO (BBM subsidi), terus nggak boleh ada kekurangan cadangan di Papua,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
BBM PSO adalah mandat pemerintah kepada Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM dengan harga yang ditetapkan, demi kepentingan publik, dalam hal ini Pertalite (Rp10 ribu per liter) dan biosolar (Rp6.800 per liter).
Tak hanya untuk Papua, Bahlil juga meminta kepada BPH Migas untuk memberi tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Aceh.
“Jadi tolong, Papua, Aceh, itu wilayah-wilayah yang sangat mencintai NKRI. Jadi tolong, sebagai aparat negara, kita harus mampu memberikan yang terbaik,” kata Bahlil.
Baca juga: Bahlil tambah jumlah bantuan pasang baru listrik jadi 500 ribu RT
Pernyataan Bahlil merespons keluhan anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew ihwal antrean panjang pembelian BBM di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Anggota dari komisi yang membidangi sektor ESDM itu menyampaikan bahwa BPH Migas pada November 2025 mengabulkan permohonan untuk menambah kuota BBM bersubsidi dari 10 kiloliter (KL) menjadi 15 KL. Akan tetapi, lanjut dia, penambahan tersebut hanya berlangsung selama 2 pekan.
“Antrean panjang yang terjadi bertahun-tahun hanya putus 2 minggu. Kemudian, (antrean panjang) lanjut lagi sampai hari ini,” kata dia.
Oleh karena itu, Cheroline meminta kepada Bahlil agar kuota BBM bersubsidi dapat ditambah menjadi 15 KL secara permanen, serta menambah jumlah SPBU yang menjual BBM PSO dari 2 SPBU menjadi 3 SPBU.
“Di Manokwari, hanya 2 SPBU saja yang PSO. Kami minta ditambahkan menjadi 3, kemudian kuota BBM-nya juga dinaikkan dari 10 KL menjadi 15 KL per hari,” ucap Cheroline.
Baca juga: Bahlil bidik divestasi saham Freeport untuk Papua rampung Q1 2026
“Saya minta sejak keluar dari sini (ruang Komisi XII), satu minggu ke depan, tambah itu yang PSO (BBM subsidi), terus nggak boleh ada kekurangan cadangan di Papua,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
BBM PSO adalah mandat pemerintah kepada Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM dengan harga yang ditetapkan, demi kepentingan publik, dalam hal ini Pertalite (Rp10 ribu per liter) dan biosolar (Rp6.800 per liter).
Tak hanya untuk Papua, Bahlil juga meminta kepada BPH Migas untuk memberi tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Aceh.
“Jadi tolong, Papua, Aceh, itu wilayah-wilayah yang sangat mencintai NKRI. Jadi tolong, sebagai aparat negara, kita harus mampu memberikan yang terbaik,” kata Bahlil.
Baca juga: Bahlil tambah jumlah bantuan pasang baru listrik jadi 500 ribu RT
Pernyataan Bahlil merespons keluhan anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew ihwal antrean panjang pembelian BBM di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Anggota dari komisi yang membidangi sektor ESDM itu menyampaikan bahwa BPH Migas pada November 2025 mengabulkan permohonan untuk menambah kuota BBM bersubsidi dari 10 kiloliter (KL) menjadi 15 KL. Akan tetapi, lanjut dia, penambahan tersebut hanya berlangsung selama 2 pekan.
“Antrean panjang yang terjadi bertahun-tahun hanya putus 2 minggu. Kemudian, (antrean panjang) lanjut lagi sampai hari ini,” kata dia.
Oleh karena itu, Cheroline meminta kepada Bahlil agar kuota BBM bersubsidi dapat ditambah menjadi 15 KL secara permanen, serta menambah jumlah SPBU yang menjual BBM PSO dari 2 SPBU menjadi 3 SPBU.
“Di Manokwari, hanya 2 SPBU saja yang PSO. Kami minta ditambahkan menjadi 3, kemudian kuota BBM-nya juga dinaikkan dari 10 KL menjadi 15 KL per hari,” ucap Cheroline.
Baca juga: Bahlil bidik divestasi saham Freeport untuk Papua rampung Q1 2026
