Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai pemerintah tengah berupaya menyelaraskan kebutuhan TNI akan alat utama sistem senjata (alutsista) dengan kemampuan industri dalam negeri.
Hal Ini dilakukan agar pengadaan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi industri pertahanan dalam negeri secara nasional.
"Pemerintah mendorong agar industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta, tidak berhenti pada fungsi perakitan. Arah kebijakannya adalah mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan rantai pasok dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan," kata Fahmi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis.
Menurut Fahmi, salah satu tantangan utama mengembangkan industri pertahanan dalam negeri yakni memastikan kemandirian tidak berhenti pada tingkat perakitan.
Baca juga: Pengamat: Kerja sama dengan Inggris dapat majukan alutsista Indonesia
Dia menilai pengembangan industri pertahanan harus sesuai dengan UU Industri Pertahanan yang secara eksplisit mengamanatkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan jangka panjang.
Dari segi fiskal, Fahmi menilai pembiayaan industri pertahanan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) saja.
Menurut dia, anggaran pertahanan juga harus mengakomodasi pemeliharaan alutsista, kesiapan operasional, dan belanja rutin lainnya.
Karena itu, kebijakan pemerintah mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif merupakan langkah rasional dan sesuai dengan praktik internasional.
Baca juga: TNI kembali kerahkan alutsista udara untuk kirim logistik ke Aceh
Saat ini pemerintah mulai mendorong skema pembiayaan alternatif. Salah satunya melalui kerja sama dengan perbankan nasional, khususnya bank BUMN, untuk mendukung pembiayaan proyek industri pertahanan.
"Dukungan sektor keuangan terhadap industri pertahanan sudah mulai terlihat, terutama dari perbankan nasional dan bank BUMN. Beberapa skema pembiayaan dan kerja sama sudah dijajaki untuk mendukung industri strategis ini," jelas Fahmi.
Terpisah, Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI), Zaenal, menekankan bahwa pengalaman historis Indonesia menunjukkan risiko dari ketergantungan terhadap pemasok asing, termasuk potensi embargo dan gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik.
Karenanya, dia mendorong adanya kemandirian industri pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat dan maju.
Selain itu, kemampuan mandiri di sektor pertahanan menciptakan deterrent effect bagi pihak luar karena Indonesia dinilai mampu memasok kebutuhan militernya sendiri tanpa khawatir aksesnya ditutup oleh negara lain.
“Hal ini meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis. Pemerintah Indonesia telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang,” ucapnya.
Baca juga: Kepala Bakamla: Produk industri pertahanan dalam negeri berkualitas
Hal Ini dilakukan agar pengadaan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi industri pertahanan dalam negeri secara nasional.
"Pemerintah mendorong agar industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta, tidak berhenti pada fungsi perakitan. Arah kebijakannya adalah mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan rantai pasok dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan," kata Fahmi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis.
Menurut Fahmi, salah satu tantangan utama mengembangkan industri pertahanan dalam negeri yakni memastikan kemandirian tidak berhenti pada tingkat perakitan.
Baca juga: Pengamat: Kerja sama dengan Inggris dapat majukan alutsista Indonesia
Dia menilai pengembangan industri pertahanan harus sesuai dengan UU Industri Pertahanan yang secara eksplisit mengamanatkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan jangka panjang.
Dari segi fiskal, Fahmi menilai pembiayaan industri pertahanan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) saja.
Menurut dia, anggaran pertahanan juga harus mengakomodasi pemeliharaan alutsista, kesiapan operasional, dan belanja rutin lainnya.
Karena itu, kebijakan pemerintah mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif merupakan langkah rasional dan sesuai dengan praktik internasional.
Baca juga: TNI kembali kerahkan alutsista udara untuk kirim logistik ke Aceh
Saat ini pemerintah mulai mendorong skema pembiayaan alternatif. Salah satunya melalui kerja sama dengan perbankan nasional, khususnya bank BUMN, untuk mendukung pembiayaan proyek industri pertahanan.
"Dukungan sektor keuangan terhadap industri pertahanan sudah mulai terlihat, terutama dari perbankan nasional dan bank BUMN. Beberapa skema pembiayaan dan kerja sama sudah dijajaki untuk mendukung industri strategis ini," jelas Fahmi.
Terpisah, Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI), Zaenal, menekankan bahwa pengalaman historis Indonesia menunjukkan risiko dari ketergantungan terhadap pemasok asing, termasuk potensi embargo dan gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik.
Karenanya, dia mendorong adanya kemandirian industri pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat dan maju.
Selain itu, kemampuan mandiri di sektor pertahanan menciptakan deterrent effect bagi pihak luar karena Indonesia dinilai mampu memasok kebutuhan militernya sendiri tanpa khawatir aksesnya ditutup oleh negara lain.
“Hal ini meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis. Pemerintah Indonesia telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang,” ucapnya.
Baca juga: Kepala Bakamla: Produk industri pertahanan dalam negeri berkualitas
