Swiss, ERANASIONAL.COM – Perang Ukraina yang telah mengguncang stabilitas global selama hampir empat tahun kembali menjadi sorotan dunia dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2026 di Davos, Swiss. Di tengah suasana penuh ketidakpastian, pernyataan mengejutkan datang dari utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, yang mengklaim bahwa hambatan utama menuju perdamaian Ukraina–Rusia kini telah mengerucut dan solusi permanen disebut berada dalam jangkauan.
Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian komunitas internasional. Setelah bertahun-tahun konflik berdarah tanpa kejelasan akhir, setiap sinyal gencatan senjata selalu disambut dengan harapan, namun juga dibayangi skeptisisme mendalam. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa upaya damai kerap kandas sebelum mencapai hasil konkret.
Namun, Davos 2026 menghadirkan dinamika berbeda. Di tengah tekanan ekonomi global, kelelahan perang, dan perubahan konstelasi politik internasional, diplomasi kembali bergerak ke garis depan.
Perang Ukraina tidak muncul secara tiba-tiba. Akar konflik dapat ditelusuri sejak 2014, ketika Rusia menganeksasi Krimea dan konflik bersenjata pecah di wilayah Donbas. Ketegangan semakin meningkat seiring ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, yang dipandang Moskow sebagai ancaman langsung terhadap doktrin keamanan nasional Rusia.
Bagi Rusia, ekspansi NATO ke Eropa Timur dianggap melanggar “garis merah” strategis. Sementara bagi Ukraina, integrasi dengan Barat adalah hak kedaulatan penuh sebagai negara merdeka. Benturan kepentingan inilah yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka.
Puncaknya terjadi pada 24 Februari 2022, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan apa yang disebutnya sebagai “operasi militer khusus”. Serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara mengguncang Ukraina dan memicu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.
Meski banyak pihak memprediksi Kyiv akan jatuh dalam waktu singkat, perlawanan sengit Ukraina dengan dukungan militer dan finansial dari negara-negara Barat berhasil menggagalkan skenario tersebut. Pasukan Rusia mundur dari wilayah utara, dan konflik berubah menjadi perang atrisi yang panjang di wilayah timur dan selatan Ukraina.
Sepanjang 2023 hingga 2024, garis depan relatif statis namun sangat mematikan. Ribuan nyawa melayang dalam pertempuran parit yang brutal, sementara kedua belah pihak terus menguras sumber daya.
Ukraina tetap berpegang pada tuntutan pengembalian seluruh wilayahnya sesuai batas negara 1991, termasuk Krimea. Presiden Volodymyr Zelenskyy menilai konsesi teritorial sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan nasional.
Sebaliknya, Rusia bersikeras bahwa wilayah yang telah dianeksasi Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia merupakan bagian sah Federasi Rusia. Moskow menuntut Ukraina menerima “realitas teritorial baru” dan berkomitmen pada status netral permanen.
Konflik Ukraina tidak lagi bersifat regional. Keterlibatan mendalam Amerika Serikat dan NATO menjadikan perang ini sebagai arena pertarungan geopolitik global. Barat memandang kemenangan Rusia sebagai ancaman terhadap tatanan internasional berbasis aturan, sementara Rusia melihat dukungan NATO sebagai bukti bahwa mereka menghadapi kolektif Barat.
Ketidakpercayaan inilah yang membuat berbagai inisiatif damai sepanjang 2025 berujung buntu. Tidak ada pihak yang ingin terlihat kalah, apalagi kehilangan posisi tawar sebelum duduk di meja perundingan.
Memasuki 2026, tanda-tanda kelelahan perang mulai terasa di Moskow maupun Kyiv. Tekanan ekonomi, sanksi, serta jumlah korban jiwa yang terus bertambah memaksa para pemimpin dunia mempertimbangkan opsi yang sebelumnya dianggap tabu.
Di sinilah peran Amerika Serikat menjadi krusial. Menurut Steve Witkoff, intervensi diplomatik yang lebih agresif telah mempersempit perbedaan utama antara Rusia dan Ukraina. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah insentif ekonomi, termasuk wacana zona bebas bea dan program rekonstruksi besar-besaran bagi Ukraina pascaperang.
Meski detail “satu masalah utama” yang dimaksud Witkoff tidak diungkap secara terbuka, pernyataannya memberi sinyal bahwa diskusi telah bergerak dari sekadar retorika menuju substansi.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menanggapi dinamika Davos dengan nada skeptis. Ia menilai para pemimpin Eropa berupaya memanfaatkan forum tersebut untuk memengaruhi kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait Ukraina.
Lavrov menyebut bahwa sejumlah pertemuan di Davos justru digunakan untuk mengkritik pendekatan Trump, yang menurutnya sudah “terdiskreditkan dan gagal”. Namun, ia mengakui bahwa Washington mulai menyadari pentingnya membahas akar permasalahan konflik, bukan sekadar gejala di permukaan.
Meski demikian, Rusia tetap menolak keras gagasan gencatan senjata yang memungkinkan Ukraina kembali memperkuat militernya.
Rusia, kata Lavrov, tidak akan membiarkan Kiev “bernapas lega” hanya untuk kembali menyerang di kemudian hari.
Ia juga menyatakan bahwa jaminan keamanan yang didorong Eropa dianggap Moskow sebagai upaya mempertahankan rezim Ukraina saat ini, sesuatu yang dinilai tidak dapat diterima.
Kini, masa depan jutaan nyawa bergantung pada apakah celah perdamaian yang dibicarakan di Davos benar-benar dapat diwujudkan. Jika ego geopolitik dapat dikesampingkan demi kemanusiaan, perang yang telah mengubah wajah Eropa ini mungkin mendekati akhir.
Namun sejarah kawasan tersebut mengajarkan satu hal: garis antara perdamaian dan eskalasi baru sangatlah tipis. Januari 2026 pun menjadi momen krusial, bukan hanya bagi Ukraina dan Rusia, tetapi bagi stabilitas dunia secara keseluruhan.
