Berita mengenai Inggris ingin berinvestasi Rp 90 triliun di RI hingga bangun 1.582 kapal nelayan, menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS pada Kamis (22/1).
Selanjutnya adalah berita Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merumahkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBISNIS:
Inggris Investasi Rp 90 TPemerintah mengungkapkan adanya komitmen investasi besar dari Inggris usai rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Negeri Raja Charles III.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Inggris menyatakan komitmen investasi senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp 90 triliun, yang salah satunya akan diarahkan untuk kerja sama sektor maritim.
Teddy menjelaskan, komitmen investasi itu diperoleh dalam pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.
“Intinya ada tiga. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar Poundsterling, itu sekitar Rp 90 triliun. Kemudian yang kedua ada kerja sama maritim, yang ketiga ada kerja sama dalam pembangunan 1.582 kapal nelayan,” kata Teddy, Kamis (22/1).
Purbaya Rumahkan Kepala Kanwil DJP JakartaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik empat pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara. Purbaya menegaskan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jakarta Utara sebelumnya telah dirumahkan sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan atas kasus yang terjadi di bawah kewenangannya.
Pelantikan ini digelar tak lama setelah KPK menetapkan sejumlah petinggi KPP Madya Jakarta Utara sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pemeriksaan pajak. Purbaya menegaskan bahwa langkah merumahkan pejabat bukan semata-mata hukuman personal, melainkan pesan tegas kepada seluruh jajaran pimpinan pajak.
“Dipindah diganti (Kakanwil DJP Utara Wansepta Nirwanda). Diistirahatkan dulu sementara. dirumahkan, nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau. walaupun beliau tidak terlibat langsung, tapi sebagai kakanwil saya harapkan sebagai Kanwil yang mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya,” ujar Purbaya di Kantor KKP Madya Jakarta Utara, Kamis (22/1).
