Trump Klaim Akses Militer Total ke Greenland, Denmark: Kedaulatan Tak Bisa Dinegosiasikan

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen setelah pertemuan di Komite Kebijakan Luar Negeri di Christiansborg, Kopenhagen, Denmark, Selasa, 20 Januari 2026. (Sumber: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP)

KOPENHAGEN, KOMPAS.TV - Pemerintah Denmark menegaskan kedaulatan negaranya atas Greenland tidak dapat dinegosiasikan.

Penegasan itu disampaikan menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengeklaim telah menyepakati “kerangka kesepakatan masa depan” terkait keamanan Arktik yang akan memberi AS akses militer luas ke wilayah tersebut.

Trump pada Rabu (21/1/2026) membatalkan rencana pengenaan tarif terhadap delapan negara Eropa—ancaman yang sebelumnya digunakan untuk memperoleh dukungan atas rencana AS menguasai Greenland.

Perubahan sikap itu terjadi hanya beberapa jam setelah Trump kembali menyebut ingin memperoleh pulau es itu “termasuk hak, titel, dan kepemilikan,” meski menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan.

Baca Juga: Detik-Detik Kapal Perang Denmark Patroli di Laut Greenland, Buntut Rencana Invasi Trump

Dalam wawancara dengan Fox Business yang dikutip dari Associated Press, Trump mengatakan AS akan memiliki “akses total” ke Greenland. 

“Kami akan mendapatkan semua akses militer yang kami inginkan,” ujarnya. 

Ia menambahkan, kesepakatan tersebut—jika rampung—akan membuka jalan bagi pemasangan elemen sistem pertahanan misil Golden Dome, proyek bernilai miliaran dolar yang digadang-gadang menjadi pilar pertahanan AS sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029.

Namun rincian kesepakatan yang dimaksud Trump masih belum jelas. 

Ia menyebut kerangka itu dibahas bersama Sekretaris Jenderal NATO, tanpa memerinci batasan atau mekanisme hukum yang mengaturnya.

Denmark Tarik Garis Merah Kedaulatan

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan isu keamanan Arktik adalah kepentingan bersama NATO, dan wajar dibahas antarpemimpin aliansi. 

Baca Juga: Trump Melunak atas Greenland, Tepis Berikan Tarif Tambahan ke NATO dan Tak Gunakan Kekuatan Militer

Meski demikian, ia menekankan ada garis merah yang tidak bisa dilampaui.

“Hal-hal politik dapat dinegosiasikan—keamanan, investasi, dan isu ekonomi. Tetapi kami tidak dapat menegosiasikan kedaulatan,” tulis Frederiksen dalam pernyataannya, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, hanya Denmark dan Greenland yang berhak mengambil keputusan terkait wilayah tersebut.

Frederiksen juga mengatakan telah berkomunikasi secara intens dengan Sekjen NATO Mark Rutte, termasuk sebelum dan sesudah pertemuan Rutte dengan Trump di Davos, Swiss.

Juru bicara NATO, Allison Hart, menegaskan Rutte tidak mengusulkan kompromi apa pun terkait kedaulatan Greenland. 

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Associated Press