HAMPIR setiap awal tahun, Jakarta berhadapan dengan persoalan yang terasa berulang, yaitu banjir. Air menggenangi jalan, aktivitas warga terganggu, dan berita tentang evakuasi kembali menghiasi ruang publik.
Karena sering terjadi, banjir kerap dipahami sebagai peristiwa teknis semata, urusan hujan deras, drainase tersumbat, atau pompa yang tidak optimal.
Namun, pembacaan semacam ini terlalu menyederhanakan persoalan. Banjir Jakarta sesungguhnya memperlihatkan kondisi ketahanan sosial kota yang kian diuji.
Banjir bukan sekadar fenomena alam, tapi hasil dari pertemuan antara perubahan iklim, kebijakan tata kota, dan pilihan pembangunan yang diambil selama bertahun-tahun.
Curah hujan ekstrem memang semakin sering terjadi, tetapi dampaknya tidak pernah netral. Yang selalu mengenai kelompok tertentu lebih dulu dan lebih berat. Dari sini, banjir menjadi penanda ketimpangan ruang hidup di perkotaan.
Fakta menunjukkan bahwa wilayah yang terdampak banjir di Jakarta cenderung berulang. Permukiman padat penduduk, kawasan bantaran sungai, dan daerah dengan akses infrastruktur terbatas menjadi yang paling rentan.
Baca juga: Keadilan Setelah Viral: Pramugari Gadungan dan Seragam yang Sah
Sementara itu, kawasan dengan tata ruang lebih tertata relatif lebih cepat pulih. Pola ini menegaskan bahwa risiko bencana mengikuti garis-garis sosial yang sudah ada sebelumnya.
Dalam kerangka ketahanan sosial, bencana tidak hanya diukur dari besarnya kerugian fisik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dan sistem untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih.
Ketahanan sosial mencakup kapasitas warga, jaringan solidaritas, serta peran negara dalam melindungi kelompok rentan.
Pada titik ini, banjir Jakarta mengajukan pertanyaan mendasar, seberapa jauh kota ini dirancang untuk melindungi seluruh warganya, bukan hanya sebagian?
Pembangunan perkotaan selama ini kerap menempatkan pertumbuhan ekonomi dan estetika sebagai prioritas utama. Ruang hijau menyusut, daerah resapan tergeser, dan sungai diperlakukan sebagai saluran teknis belaka.
Dalam jangka pendek, pendekatan ini tampak efisien dan produktif. Namun, dalam jangka panjang, akan melemahkan daya dukung lingkungan.
Banjir kemudian hadir sebagai konsekuensi yang terus berulang, seolah menjadi harga yang harus dibayar.
Di sisi lain, warga di kawasan rawan banjir sering dituntut untuk “beradaptasi”. Mereka membangun rumah bertingkat, menyimpan barang di tempat tinggi, atau bersiap mengungsi setiap musim hujan.
Ketangguhan warga ini seringnya dipuji sebagai bukti daya tahan masyarakat kota. Namun, pujian tersebut patut dicermati secara kritis.
