JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menantang para “pengusaha rakus” yang diduga terbiasa menyuap pejabat dan mengabaikan kedaulatan negara untuk mencoba praktik tersebut di bawah pemerintahannya.
“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausaha ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prabowo saat berpidato di World Economic Forum di Swiss, Kamis (22/1/2026).
“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” sambungnya.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memamerkan langkah tegas pemerintahannya dalam menindak berbagai praktik ilegal di sektor sumber daya alam dan energi. Dia mengeklaim langkah itu sebagai penegakan hukum paling berani sepanjang sejarah Indonesia.
Baca juga: Pidato di WEF, Prabowo Klaim Kemiskinan Ekstrem RI Terendah Sepanjang Sejarah
Prabowo mengungkapkan, hingga kini pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah.
Namun, laporan dari jajarannya menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lain yang tengah dibidik.
“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujarnya.
Dalam satu tahun pertama masa pemerintahannya, Prabowo juga menyebut negara telah menyita sekitar 4 juta hektar lahan perkebunan dan tambang ilegal.
Selain itu, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektar lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.
“Jika digabungkan dengan 4 juta hektar lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” jelas Prabowo.
Baca juga: Prabowo Cerita Bongkar Praktik Ilegal di WEF, Singgung Greedinomics
Tak hanya di sektor kehutanan, Prabowo juga menyinggung pengungkapan penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia menilai praktik-praktik tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum.
Sementara itu, Prabowo membeberkan, jumlah korporasi yang diduga melanggar hukum mencapai 666 perusahaan.
Dia menegaskan tidak akan mundur dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia.
“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” imbuh Kepala Negara.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
