Era Perdagangan Dunia Tanpa ”Wasit”

Priiiit...!!! Bola perdagangan dunia pada 2026 menggelinding. Setiap tim mulai berhadapan, beradu kekuatan dan strategi. Beberapa di antaranya menghalalkan segala cara untuk memburu gol kemenangan.

Tak lagi takut terkena kartu kuning bahkan kartu merah. Mereka berlaga bak tanpa wasit. Maklum, sang pengadil lapangan perdagangan global sudah lumpuh separuh selama hampir tujuh tahun terakhir.

Perdagangan global tanpa peran penuh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi kekhawatiran bersama banyak negara di dunia. Sejak 2019 hingga Januari 2026, Amerika Serikat tak kunjung menunjuk hakim Badan Banding WTO. Vakumnya Badan Banding WTO membuat sengketa dagang antarnegara tak tuntas tertangani.

Kekosongan itu menciptakan apa yang disebut ”celah banding” (appeal gap), yang memungkinkan pihak yang kalah dalam putusan panel sengketa mengajukan banding ke badan yang tidak berfungsi. Akibatnya, putusan panel tidak dapat diadopsi secara resmi, memungkinkan negara termohon untuk terus menerapkan kebijakan yang dinyatakan melanggar aturan WTO.

Indonesia mengalami hal itu setidaknya dalam dua kasus sengketa dagang melawan Uni Eropa (UE). Kedua kasus berkaitan dengan gugatan RI terhadap UE yang mengenakan bea masuk imbalan (countervailing duties/CVD) atas biodiesel (DS618) dan baja nirkarat (DS616) asal Indonesia.

Kekosongan itu menciptakan apa yang disebut celah banding (”appeal gap”), yang memungkinkan pihak yang kalah dalam putusan panel sengketa mengajukan banding ke badan yang tidak berfungsi.

Dalam kasus DS618, UE menuduh RI memberikan subsidi ilegal terhadap biodiesel sehingga merugikan industri biodiesel di UE. Atas dasar itu, sejak November 2019, UE mengenakan bea masuk imbalan terhadap biodiesel RI sebesar 8-18 persen.

Adapun dalam kasus DS616, UE menuding Indonesia memberikan subsidi ilegal pada produk baja nirkarat nasional sehingga merugikan industri baja di UE. Kemudian, UE memberlakukan bea masuk imbalan sebesar 13,5-21,4 persen terhadap baja nirkarat asal Indonesia sejak Maret 2022.

Tak hanya WTO, banyak negara yang menjadi korban kebijakan AS di era kepemimpinan kedua Donald Trump. Pada 2 April 2025, AS mencetuskan kebijakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik impor tanpa pandang bulu.

AS juga menggulirkan kebijakan pembatasan dan larangan impor sejumlah komoditas tertentu. Kebijakan itu tak hanya menyasar ”musuh bebuyutan” AS, yakni China dan Rusia, tetapi juga tetangga, seperti Kanada, Meksiko, dan Brasil.

Selain problem itu, arena perdagangan global juga masih berada di bawah bayang-bayang konflik geopolitik. Konflik tersebut berpusat pada eskalasi ketegangan antara kekuatan besar, seperti AS, Rusia, dan China.

Perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Hamas yang meluas ke Iran dan Lebanon, dan krisis di Timur Tengah turut mewarnainya. Konflik-konflik itu membuat perdagangan dunia terfragmentasi atau semakin terkotak-kotak.

Untuk melawan dominasi AS, Rusia dan China bahu-membahu memperkuat BRICS. BRICS merupakan forum kerja sama ekonomi dan politik yang didirikan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini, negara anggotanya telah bertambah, yakni Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025. Dua alasan utamanya adalah ingin mewujudkan politik luar negeri ”bebas aktif” serta mendiversifikasi kemitraan ekonomi seperti perdagangan, investasi, teknologi informasi, dan rantai pasok nilai global.

Tidak optimalnya peran WTO, perang tarif, fragmentasi, dan konflik geopolitik turut menjadi faktor pengubah peta perdagangan global. Selain keempat faktor itu, ada juga faktor penyebab lain, seperti pergeseran rantai pasok, proteksionisme, digitalisasi, dan isu keberlanjutan.

Semua faktor tersebut sedang mendefinisikan ulang bagaimana negara-negara terlibat dalam perdagangan dengan implikasi yang sangat mendalam bagi negara-negara berkembang. Bahkan, disebutkan pula perdagangan global pada 2026 akan berada pada titik kritis.

Hal itu terungkap dalam Global Trade Update (January 2026): Top Trends Redefining Global Trade in 2026. Laporan pemutakhiran perdagangan global itu dirilis Badan Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) di Geneva, Swiss, Kamis (15/1/2026).

UNCTAD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 tetap lesu, yakni sebesar 2,6 persen. Pertumbuhan di negara-negara berkembang (tidak termasuk China) diperkirakan akan sedikit melambat menjadi 4,2 persen pada 2026, turun dari 4,3 persen pada 2025.

Negara berekonomi besar, seperti AS dan China, juga akan kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi. Ekonomi AS pada 2026 diperkirakan tumbuh 1,5 persen, turun dari 1,8 persen pada 2025. Sementara China, yang merupakan mitra perdagangan dan investasi penting bagi banyak negara berkembang, diperkirakan tumbuh 4,6 persen pada 2026, turun dari 5 persen pada 2025.

Kondisi itu akan memoderasi prospek perdagangan, arus investasi, dan pilihan kebijakan setiap negara. Pada Oktober 2025, WTO memangkas proyeksi pertumbuhan perdagangan barang dunia pada 2026 menjadi 0,5 persen.

Sektor manufaktur mengalami lonjakan rerata tarif tertimbang paling besar, yakni dari 1,9 persen menjadi 4,7 persen. Sebagian besar lonjakan tarif tersebut didorong oleh kebijakan tarif resiprokal AS.

Dalam proyeksi sebelumnya (Agustus 2025), perdagangan global diperkirakan tumbuh 1,8 persen. Revisi menurun proyeksi tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, terutama mendinginnya ekonomi global dan implementasi penuh tarif impor baru AS yang lebih tinggi.

Dalam setahun terakhir, yakni 2024-2025, rerata tarif tertimbang yang diterapkan dalam perdagangan global telah meningkat. Berdasarkan data UNCTAD, di sektor pertanian terjadi peningkatan rerata tarif tertimbang dari 5,7 persen pada 2024 menjadi 6,7 persen pada 2025.

Sektor manufaktur mengalami lonjakan rerata tarif tertimbang paling besar, yakni dari 1,9 persen menjadi 4,7 persen. Sebagian besar lonjakan tarif tersebut didorong oleh kebijakan tarif resiprokal AS.

Sepanjang 2026, AS diperkirakan akan terus menggunakan tarif sebagai ”senjata” penyeimbang neraca dagang dan merealisasikan kepentingan domestik. Hal itu berpotensi mengerek kenaikan harga sejumlah komoditas pertanian dan manufaktur.

Rantai pasok nilai global juga sedang bergeser. Banyak perusahaan mendiversifikasi pemasok, memindahkan produksi lebih dekat pada pasar, dan melakukan integrasi vertikal untuk mengamankan input utama.

Konfigurasi ulang rantai pasok nilai itu diperkirakan berlanjut pada 2026. Sejumlah faktor pendorongnya lebih kurang masih sama, yakni ketegangan geopolitik, kebijakan industri dan iklim baru, serta perubahan teknologi.

Pola relasi kemitraan dagang antara dua negara juga berubah. UNCTAD menunjukkan hal itu tecermin dari rerata tingkat pertumbuhan tahunan perdagangan bilateral. Rerata tingkat pertumbuhan tahunan perdagangan China-AS semakin anjlok dari -1,8 persen pada 2018-2024 menjadi -14,2 persen pada 2024-2025.

Sementara tingkat pertumbuhan tahunan perdagangan AS-Vietnam melonjak dari 10,7 persen pada 2018-2024 menjadi 18,3 persen pada 2024-2025. Bersamaan dengan itu, rerata tingkat pertumbuhan tahunan perdagangan China-Vietnam juga meningkat dari 0,9 persen menjadi 6,9 persen.

Ini berarti ketergantungan AS dan China terhadap Vietnam semakin besar. Di balik itu, China berupaya meraih pasar AS melalui Vietnam, baik melalui perdagangan maupun investasi di sektor industri penghasil produk-produk yang dibutuhkan AS.

UNCTAD juga menyebutkan, tindakan yang mendistorsi perdagangan dunia semakin meningkat. Semakin banyak negara menggunakan tindakan pengamanan perdagangan untuk melindungi kepentingan domestik. Sepanjang 2000-2025, tindakan perdagangan diskriminatif baru melonjak dari 2.032 tindakan menjadi 3.351 tindakan.

Berbarengan dengan itu, banyak negara maju yang menggulirkan regulasi teknis dan standar produk, terutama terkait isu perubahan iklim dan sanitasi. Ini berpotensi menciptakan blok peraturan standardisasi yang saling bersaing sehingga memaksa negara-negara kecil memilih pihak yang lebih menguntungkan.

Di tengah ”mendung” itu, secercah cahaya menerangi perdagangan global. Perdagangan Selatan-Selatan atau antarnegara di belahan bumi selatan, seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin, muncul sebagai mesin utama perdagangan global.

Setiap negara juga tetap mempertahankan dan menciptakan perdagangan bilateral dan multilateral dengan sejumlah negara dan kawasan. Arus mereformasi ”wasit” perdagangan global juga terus berdengung dan bakal menjadi pembahasan utama dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 WTO di Yaoundé, Kamerun, pada 26-29 Maret 2026.

Merujuk data UNCTAD, pada 1995-2025, ekspor barang Selatan-Selatan melonjak dari 0,5 triliun dollar AS menjadi 6,8 triliun dollar AS. Pangsa ekspor negara berkembang yang tertuju ke pasar negara berkembang lainnya tumbuh dari 38 persen menjadi 57 persen.

Lonjakan itu sebagian besar didorong oleh rantai pasok nilai kawasan Asia, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara. Produk-produk hasil industri manufaktur berteknologi tinggi dan menengah menyumbang sekitar setengah dari perdagangan Selatan-Selatan.

Sejumlah negara juga memperkuat kerja sama perdagangan bilateral dan regional. Negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, berupaya mengoptimalkan perdagangan antarnegara anggota dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Rusia dan China memperkuat BRICS.

Indonesia juga berupaya memperkuat pasar tradisional dan memperluas pasar ekspor nontradisional. Upaya itu dilakukan melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan tarif preferensial (PTA) serta kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) dengan sejumlah negara dan kawasan.

Beberapa di antaranya adalah Indonesia-UE CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia FTA, dan Indonesia-Kanada CEPA. Hingga akhir 2025, RI memiliki 19 perjanjian dagang yang telah diterapkan, 12 perjanjian dalam proses ratifikasi, dan 14 perjanjian masih dalam perundingan.

Sementara itu, untuk menegakkan kembali perdagangan multilateral dan fungsi WTO, WTO bakal menggelar KTM ke-14 di Kamerun. KTM tersebut bakal tetap dibayang-bayangi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian perdagangan yang didorong tarif unilateral atau tarif impor yang dikenakan oleh satu negara secara sepihak.

Bagi negara-negara berkembang, mengatasi tantangan sistemik di tubuh WTO tetap menjadi prioritas. Hal itu terutama mereformasi mekanisme penyelesaian sengketa dan memulihkan fungsi Badan Banding WTO. Namun, AS diperkirakan tetap bersikukuh dengan pendiriannya, memandulkan peran WTO.

Mempertahankan ruang kebijakan dan memperkuat skema perlakuan khusus dan berbeda (SDT) juga bakal menjadi perhatian utama KTM Ke-14 WTO. Ketentuan SDT itu sangat penting untuk industrialisasi, nilai tambah, dan transformasi struktural, terutama bagi negara-negara berkembang.

Negara-negara berkembang anggota WTO juga bakal mendorong kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut terutama di sektor pertanian dan perikanan dengan penekanan pada ketahanan pangan dan mata pencarian perdesaan.

Selain itu, ada pula kepentingan di sektor perdagangan digital atau secara elektronik. Kepentingan di sektor tersebut, antara lain, mencakup pendekatan regulasi yang mendukung strategi pengembangan digital, aliran data lintas batas, dan model perdagangan jasa, serta masa depan moratorium e-dagang.

Di sektor investasi, negara-negara berkembang akan mendorong pengintegrasian Perjanjian Fasilitasi Investasi untuk Pembangunan (IFDA) plurilateral ke dalam kerangka hukum WTO. Tujuannya adalah mempromosikan investasi asing langsung dan memfasilitasi integrasi rantai pasok nilai global.

Tanpa mengesampingkan agenda lain, reformasi WTO sangat penting guna melindungi akses pasar dan menegakkan hak-hak sebuah negara dalam sistem perdagangan multilateral. Banyak negara yang merindukan ”kartu kuning dan merah” atas sengketa dagang. Priiiiiit…!!!