GenPI.co - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut sejumlah BUMN belum bayar utang ke Provinsi Jabar melalui BUMD Bank Jabar Banten (BJB).
Dedi Mulyadi mengatakan jumlah utang yang belum dibayar, mencapai lebih dari Rp 3,6 triliun. Kondisi tersebut, memberi beban berat bagi pembangunan Jawa Barat.
Sebab, dana daerah yang seharusnya berputar untuk kepentingan publik, justru tertahan di sejumlah perusahaan pelat merah itu.
“Itu beban Pak. Pemprov Jawa Barat sudah nggak punya duit, dipinjam,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (23/1).
Politikus Partai Gerindra itu mengungkap ada sembilan piutang dari sejumlah entitas BUMN dan anak usahanya, yang punya kewajiban bayar utang ke Pemprov Jabar.
Rinciannya, PT Kimia Farma Rp 950 miliar lebih, PT Wijaya Karya Rp 511 miliar, PT Wijaya Karya Rp 278 miliar.
PT Rajawali Nusindo Rp 403 miliar lebih, PT PP Semarang Demak Rp 239 miliar, PT Phapros Rp 98 miliar lebih.
Kemudian, ada PT Waskita Karta Rp 91 miliar lebih, dan PT Barata Indonesia Rp 89 miliar lebih.
Dedi Mulyadi mengecualikan BUMN yang bergerak pada sektor lahan, yakni PTPN dan Perhutani.
Dua BUMN itu, memang tidak berkontribusi fiskal langsung. Namun, mereka punya peran krusial menjaga ekosistem Jawa Barat.
Dedi mengatakan kebun teh dan hutan, merupakan fondasi ekonomi jangka panjang bagi sektor pariwisata Jawa Barat
“Kalau Jawa Barat tidak ada teh, karet, dan hutan, terjadi bencana luar biasa, tidak ada hotel, tidak ada orang datang,” ucapnya. (ant)
Simak video berikut ini:
:strip_icc()/kly-media-production/medias/816601/original/006557400_1424768635-rutan.jpg)
