FAJAR, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar tengah menyasar pemilih remaja tingkat SMP jelang Pemilu 2029 melalui program KPU Mengajar
Para siswa ini akan menjadi pemilih muda pada 2029 mendatang, pemberian pengetahuan politik ini diharapkan bisa mendorong kalangan pemilih muda agar bisa lebih melek politik sedini mungkin.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie saat ditemui di Balai Kota Makassar, Kamis 22 Januari 2026 memaparkan Selama ini, program tersebut masih menyasar pelajar SMA dan berada dalam kewenangan KPU Provinsi.
Ke depan, KPU Kota Makassar berharap sasaran pendidikan pemilih dapat diperluas hingga tingkat SMP, yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota.
“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih lain seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” jelas Hambaliie.
KPU juga tengah menjalankan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan meminta dukungan Pemerintah Kota Makassar agar camat dan lurah turut aktif menyambut dan mendukung pelaksanaan program tersebut di wilayah masing-masing.
Hambaliie juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan RT dan RW yang sebelumnya diinisiasi Wali Kota Makassar.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput, yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara KPU dan pemerintah daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya menyusun konsep besar bersama sebelum program dijalankan secara teknis.
Ia mengusulkan agar digelar pertemuan koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi dan memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Supaya ini berjalan efektif, kita ketemu dulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujarnya.
Munafri menyatakan akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memastikan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP.
Selain itu, Munafri mendorong keterlibatan Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.
“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Capil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita rakor bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.
Menurut Munafri, sinergi lintas sektor tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kota Makassar secara berkelanjutan.
“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Kalau semua disiapkan sejak sekarang, maka kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” tutupnya.(an)
