Pantau - Ketua Tim Pengawasan Kepatuhan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Rindy, menegaskan bahwa data yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk data pribadi yang wajib dilindungi sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
Contoh data sensitif, menurut Rindy, meliputi alamat email institusi karena dapat mengungkap identitas, instansi, dan lokasi, sehingga rawan disalahgunakan untuk phishing atau penipuan digital.
Tantangan SDM dan Tata Kelola DataRindy menyebut kelalaian sumber daya manusia masih menjadi penyebab utama kebocoran data, dengan sekitar 90% kasus PDP terkait rendahnya kesadaran pegawai.
Direktur Human Capital Management PT Telkom Indonesia, Willy Saelan, menekankan pentingnya konsistensi tata kelola data dan sistem SDM, terutama bagi perusahaan dengan banyak anak usaha.
Telkom saat ini tengah mengonsolidasikan seluruh sistem SDM anak perusahaan ke satu platform (single platform) untuk meningkatkan kematangan organisasi sekaligus mengurangi risiko kebocoran data.
Perusahaan juga mengembangkan kapabilitas AI pada proses SDM, terutama untuk pengembangan talenta melalui sistem manajemen berbasis AI, dengan catatan inovasi harus disertai guardrails atau batasan keamanan.
Pemanfaatan Data dan AI Butuh Budaya OrganisasiDirector of Enterprise Business Google Cloud Indonesia, Adir Ginting, menyampaikan bahwa tantangan utama pemanfaatan data dan AI bukan teknologi, tetapi kemampuan organisasi mengubah data menjadi aksi yang berdampak.
Adir menekankan bahwa produktivitas berbasis AI membutuhkan budaya organisasi yang tepat, kolaborasi lintas fungsi, serta lingkungan kerja yang aman secara psikologis.
Survei McKinsey 2025 menunjukkan 70% organisasi kesulitan memanfaatkan data, dan 90% data yang tersedia belum tergarap secara optimal.
Kesimpulannya, perlindungan data pribadi wajib ditegakkan, inovasi teknologi harus dibarengi pengelolaan risiko yang tepat, dan pemanfaatan AI hanya efektif jika didukung budaya organisasi yang tepat.
