Fajar.co.id, Pesawaran — Alfan, siswa Madrasah Ibtidaiyah Al Fatah, dan adiknya Arsha, siswa Raudhatul Athfal (RA) Ma’arif, tak lagi menerima jatah MBG selama tiga hari terakhir.
Peristiwa miris itu terjadi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dan, tentu saja hal tersebut semakin mencoreng pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo.
Dua bersaudara di Kecamatan Tegineneng itu terpaksa menanggung dampak kebijakan sepihak yang dinilai sangat tidak bijak.
Pasalnya, penghentian itu diduga kuat dipicu kritik sang ibu terhadap pengelolaan dapur MBG yang disampaikannya melalui media sosial dan sempat viral.
Penjelasan SPPG
Terkait kejadian itu, pimpinan dapur SPPG Desa Tri Mulyo, Dewi, membantah telah melakukan intimidasi terhadap orang tua Alfan dan Arsha.
Meski demikian, Dewi mengakui pihaknya memberikan sanksi berupa penghentian MBG selama satu periode atau satu minggu kepada kedua anaknya.
Menurutnya, kritik yang disampaikan orang tua kedua siswa tersebut dianggap merugikan dan mencoreng nama baik dapur SPPG Tri Mulyo.
“Dalam postingan itu disebutkan distribusi MBG 1.000 porsi tanpa penjelasan per hari, seolah-olah hanya sekali. Padahal, Wakil Ketua BGN Ibu Nanik sudah menjelaskan mekanisme MBG bisa disesuaikan dengan kesepakatan sekolah dan kami sudah berkoordinasi dengan PIC masing-masing sekolah,” klaimnya.
Sikap Pemerintah
Menanggapi peristiwa memilukan itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak tinggal diam. Pemerintah setempat melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap dua anak yang terdampak pemutusan haknya di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Tegineneng, pada Kamis (22/1/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Pemkab Pesawaran, Maisuri, menyampaikan, pendampingan difokuskan pada pemberian dukungan psikologis serta memastikan kedua anak tidak mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
“Kami mendapat laporan adanya dua anak yang tiba-tiba diputus hak MBG-nya, padahal mereka tidak mengetahui apa-apa. Kami memastikan kondisi psikologis anak tetap baik dan hak mereka dapat kembali dipenuhi,” ungkap Maisuri.
Dia menjelaskan bahwa pemutusan MBG secara mendadak berpotensi memengaruhi psikologi anak, terlebih ketika anak kehilangan hak yang masih diterima oleh teman-temannya tanpa penjelasan yang mereka pahami.
Hal seperti ini, lanjut Maisuri, tentu berdampak pada perasaan anak. “Karena itu, kami hadir untuk memastikan mereka terlindungi dan tidak mengalami trauma,” imbuhnya.
Mewakili Bupati Pesawaran, Kadis P3AP2KB berharap peristiwa serupa tidak lagi terjadi. (bs-sam/fajar)
