Davos, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi supremasi hukum yang adil. Menurut dia, tidak akan ada iklim investasi jika supremasi hukum tak dijalankan dengan baik.
Hal itu diungkap Prabowo dalam pidato kunci di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.
"Izinkan saya menyampaikan hal ini dengan jelas, tidak ada iklim investasi tanpa kepastian supremasi hukum yang adil," kata Prabowo dalam pidato kuncinya.
Prabowo menuturkan, investasi tidak akan datang jika sebuah negara abai terhadap supremasi hukum. Maka dari itu, dia bertekad Indonesia di bawah kepemimpinannya memegang teguh supremasi hukum.
"Tidak ada yang akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau yang tradisi hukumnya meragukan. Saya bertekad di bawah pemerintahan saya untuk memastikan supremasi hukum," tutur dia.
"Supremasi hukum harus menang di atas kepentingan pribadi apa pun," sambung Prabowo.
Dia lantas mengungkit kembali komitmennya pada tahun 2025 untuk menghadapi dan memberantas praktik korupsi secara tegas dan terbuka.
Kata Prabowo, pemerintah harus memiliki keberanian untuk mengakui penyakit yang diderita. Dalam hal ini, penyakit korupsi yang masih merajalela di Indonesia.
"Sebagaimana setiap orang yang berurusan dengan suatu penyakit, kita harus memiliki keberanian untuk mengakui penyakit yang kita derita. Kami bertekad secara langsung untuk melawan korupsi ini. Ini menantang," ungkap dia.
Prabowo menuturkan banyak pihak yang tidak percaya bahwa Indonesia bisa memberantas korupsi secara tegas dan terbuka. Namun, hal tersebut kata Prabowo, ditepis dengan pengungkapan berbagai kasus di awal pemerintahannya.
"Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik. Saya telah disumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi dan supremasi hukum," ucap Prabowo.
"Dalam minggu-minggu pertama saya di pemerintahan, kami mengungkap penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Di semua sektor ekonomi, kami menemukan ketidaksahan, praktik-praktik ilegal," pungkasnya.
