JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Sukamta mengingatkan pemerintah untuk tetap fokus terhadap perdamaian Palestina, usia menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian itu dapat dipahaminya secara moral. Namun secara politik, ia mengingatkan pemerintah untuk waspada.
"Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian Palestina," ujar Sukamta dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).
Baca juga: Menlu Sugiono: Indonesia di Dewan Perdamaian Bukti Pengakuan Dunia
Dewan Perdamaian bentukan Trump itu, kata Sukamta, bukan merupakan mekanisme resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Oleh karena itu, ia menilai adanya potensi terjadinya pergeseran prinsip multilateralisme dalam perjuangan diplomatik Palestina.
"Perdamaian tidak boleh direduksi menjadi sekadar ketiadaan konflik, sementara akar persoalan berupa pendudukan dan pelanggaran hukum internasional diabaikan. Ini adalah risiko besar yang harus diantisipasi," ujar Sukamta.
Tegasnya, perdamaian sejati tidak hanya berhenti dari berakhirnya konflik bersenjata di Palestina.
Baca juga: Menlu Sugiono Jelaskan Fungsi Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Gaza
Menurutnya, perdamaian di Palestina juga harus menitikberatkan pada penegakan hukum internasional dan pemenuhan hak-hak dasar rakyatnya.
"Indonesia harus memastikan bahwa rekonstruksi Gaza tidak menjadi upaya memutihkan pelanggaran hukum internasional. Penghentian pendudukan, perlindungan warga sipil, dan hak menentukan nasib sendiri harus tetap menjadi agenda utama," ujar Sukamta.
"Indonesia harus memposisikan diri sebagai penjaga nurani global. Perdamaian tidak boleh dipersempit menjadi absennya perang, tetapi harus menghadirkan keadilan yang berkelanjutan bagi Palestina," sambungnya.
Baca juga: Prabowo di WEF: Indonesia Memilih Perdamaian daripada Kekacauan
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) adalah wujud konkret mendukung kemerdekaan Palestina.
“Dan partisipasi Indonesia, seperti kita ketahui bersama di Board of Peace ini, merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif, dan juga konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Sugiono dalam unggahan Instagram Kementerian Luar Negeri, dikutip Jumat (23/1/2026).
Oleh karena itu, Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, ini dalam waktu dekat akan menyelesaikan konflik di Gaza.
Sugiono menambahkan, pembentukan BOP diharapkan segera berdampak pada situasi kemanusiaan di Gaza.
Baca juga: Untung Rugi Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Donald Trump
Ia menyebutkan, dalam waktu satu pekan setelah BOP terbentuk, perbatasan Rafah ditargetkan dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan.
Selain itu, ia menyampaikan rencana pembentukan International Stabilization Force sebagai bagian dari tahapan proses yang dijalankan guna mencapai perdamaian di Gaza.
"Sekali lagi, bagi kita Solusi Dua Negara yang riil itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta kedaulatan, pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan," ujar Sugiono.
“Dan Board of Peace ini merupakan satu alternatif yang konkret saat ini, yang bisa kita harapkan untuk mencapai keinginan tersebut,” tambahnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2022%2F10%2F20%2F17885410-87e0-42e4-9141-e5c11bd74f47.jpg)
