FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Konten kreator Ferry Irwandi mengemukakan pendapatnya terkait kesejahteraan guru. Menanggapi polemik tersebut yang makin populer belakangan ini.
Menurutnya, kesejahteraan guru bertumpu pada pihak pemerintah daerah (pemda) dan sekolah. Jika entitas itu tidak menerapkan standar kesejahteraan, maka itu tak akan tercapai.
“Konsep ideal dari tunjangan guru atau kesejahteraan guru ini nggak akan pernah dicapai maksimal kecuali daerah dan sekolah memeang mau menerapkan standar kesejahteraan guru yang baik,” kata Ferry dikutip dari YouTube MALAKA, Jumat (23/1/2026).
Dia menyerukan agar publik mendorong pemda dan sekolah. Agar memastikan guru digaji secara layak.
“Artinya kita mesti mendorong pemda-pemda dan sekolah-sekolah di daerah tempat kita tinggal untuk memastikan guru itu digaji secara layak dan rekrutmennya harus evektif,” terangnya.
Dia memberi gambaran, terkait penunggakan gaji. Gaji untuk honorer tanggung jawab pemda dan sekolah, bukan pemerintah pusat.
“Kita sudah paham bahwa yang berwenang menggaji guru honorer adalah pemda dan satuan pendidikan itu sendiri alias sekolah,” ujarnya.
Dananya, kata dia, berasal dari Biaya Operasional Sekolah atau dana BOS.
“BOS ini memang duit transfer dari pusat ke daerah, lalu dikelola oleh daerah dan sekolah-sekolahnya. Sekarang kita ketemu fakta ada penunggakan gaji,” terangnya,
Setelah dia menelusuri penyebab penunggakan gaji, berdasar dari pengalamannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Keuangan, Ferry menemukan sejumlah persoalan.
“Gua paham betul ada namanya pencairan dana dari pemerintah pusat, yang sebenarnya ketat sekali,” imbuhnya.
“Dalam konteks pencairan BOS, banyak sekolah ternayata kerahuan nggak benar dalam melakukan input dara di Dapodik. Mulai dari data rekening sekoilah, tujuan guru, data prasarana dan prasana. Itu ngacunya banyak sekali,” tambahnya.
Ferry mengatakan itu berefek domino. Berujung pada gaji guru honorer yang terlambat.
“Akhirnya gagal diverifikasi. Kalau udah begini, sekolah harus submit ulang, riviernya juga harus diulang. Lama lagi. Barulah dananya bisa cair. Korbannya guru-guru kita yang gajinya ketahan nggak turun-turun,” paparnya.
Tapi pada intinya, kata dia, pemerintah pusat sudah menjamin adanya anggaran untuk guru honorer. Dana itu disalurkan ke pemda dan tak boleh untuk peruntukan lain.
“Terus kenapa bisa ada gaji telat? Kemungkinan yang bermasalah ya pengelola, dan balik lagi distribusnya di Pemdanya gitu,” pungkasnya.
(Arya/Fajar)
