Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk kanal pengaduan masyarakat online terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Charles menyebut kanal ini demi transparansi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.
"Saat ini kami masih menerima banyak laporan dari masyarakat tentang makanan MBG yang tidak layak saji-baik karena kandungan gizinya yang tidak seimbang maupun karena kondisi makanan yang telah rusak, busuk, atau kadaluwarsa," ujar Charles di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Charles mengaku mendapat laporan seperti penggunaan ultra-processed food (UPF) seperti sosis, nugget, dan makanan kemasan tinggi gula yang berlebihan. Menurutnya, makanan seperti ini bertentangan dengan semangat MBG dalam meningkatkan kualitas gizi anak.
Ketua DPP PDIP Bidang Jaminan Sosial ini menyebut, kanal pengaduan yang terintegrasi memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan mereka secara langsung sehingga proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Sistem ini, kata dia, juga dapat memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan program MBG.
"Dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk program digitalisasi saya rasa bukan hal yang sulit bagi BGN untuk mengadakan fasilitas ini," ujar Charles.
Charles mengungkit Pemprov DKI Jakarta yang mempunyai aplikasi JAKI sebagai kanal aduan di mana warga dapat menyampaikan berbagai masalah disertai bukti foto sebelum ditindaklanjuti dinas terkait. Dia menilai BGN dapat mengadopsi model serupa JAKI.
"Keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Kanal pengaduan ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya," ujar Charles.
(rfs/gbr)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4803584/original/080796200_1713314446-IMG_20240416_103551.jpg)
