Di Davos, Presiden Prabowo Tegaskan Supremasi Hukum sebagai Fondasi Investasi dan Keadilan Sosial

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum menjadi salah satu syarat terciptanya iklim investasi yang sehat. 

Dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026, Presiden menekankan bahwa tidak ada investor yang akan datang ke negara yang abai terhadap supremasi hukum.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara

“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegasnya, dikutip Jumat (23/1).

Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berada di atas segala kepentingan. Sejak tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi. 

“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” katanya.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa pada awal pemerintahannya, pemerintah menemukan penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Selain itu, praktik ilegal ditemukan di hampir seluruh sektor ekonomi.

“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” ujar Presiden. 

Dengan bekerja secara senyap, menurut Presiden hasil nyata  dari penegakan hukum telah dicapai termasuk dengan turunnya tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Pemerintah pun menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.

“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan” ujar Presiden.

“Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” tandasnya. 

Pidato Presiden Prabowo di Davos menegaskan pesan kuat bahwa Indonesia membuka diri bagi investasi global, tetapi dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar: supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat.