Menteri PKP–Gubernur Jabar Sepakat, Pembangunan Perumahan Wajib Utamakan Lingkungan dan Keselamatan

Penulis: Rifiana Seldha

TVRINews, Bandung

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menempatkan aspek lingkungan dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan perumahan.

Dukungan tersebut disampaikan Menteri PKP saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta sejumlah pengembang di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis, 22 Januari 2026. Pertemuan itu membahas kebijakan moratorium sementara izin pembangunan perumahan di Jawa Barat.

“Kami mendukung penuh upaya Gubernur Jawa Barat dalam memastikan pembangunan perumahan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan. Percepatan perizinan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan agar pembangunan perumahan berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko di kemudian hari,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait di Bandung, Kamis, 22 Januari 2026.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tertanggal 13 Desember 2025 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Menteri Maruarar menilai, kebijakan tersebut perlu diiringi dengan koordinasi lintas sektor guna mengurai berbagai hambatan pembangunan perumahan, terutama terkait tata ruang, perizinan, hingga akses pembiayaan.

“Jawa Barat memiliki kebutuhan perumahan yang sangat besar. Karena itu, persoalan pertambangan, perizinan, dan pembiayaan harus dibahas secara bersama agar pembangunan perumahan dapat berjalan cepat, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat atas komitmen dan dukungan yang konsisten terhadap program perumahan di daerah tersebut. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang terus memberikan dukungan penuh terhadap program perumahan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” kata Maruarar.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penerbitan izin pembangunan perumahan akan kembali dilakukan secara bertahap mulai Februari 2026. Proses tersebut akan merujuk pada kajian akademis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Perizinan perumahan yang tidak berada di lokasi rawan bencana akan kami dorong untuk dipercepat. Sekarang ITB dan IPB sedang mengkaji, mana saja yang layak untuk membangun perumahan. Mulai Februari, kami kasih rekomendasi secara bertahap,” ujar Gubernur Dedi.

Dedi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberikan izin pembangunan perumahan di kawasan persawahan, bantaran sungai, tebing, maupun wilayah rawan bencana. Menurutnya, pembangunan di area tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan aman.

“Sawah, tebing, bantaran sungai, hingga daerah rawan tidak boleh sama sekali,” tegasnya.

Editor: Redaksi TVRINews