Jakarta, 23-01-2026 – Bea Cukai menjalin sinergi dengan berbagai instansi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Kolaborasi ini menjadi kunci penting dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang berbahaya serta menjaga ketahanan pangan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Di Belawan, Bea Cukai Belawan bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan (BBPOM Medan) memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui koordinasi dokumentasi kinerja pengawasan terpadu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (20/01) di Kantor Bea Cukai Belawan, sebagai bagian dari upaya memastikan pengawasan di pintu pemasukan berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinasi tersebut merupakan lanjutan dari penguatan sinergi lintas instansi dalam pengawasan peredaran obat dan makanan, khususnya produk impor. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Belawan, Rinto Setiawan, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi di pintu masuk negara. “Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mengawasi lalu lintas barang dari luar negeri. Melalui sinergi dengan BBPOM, pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan sejak di pintu masuk, sehingga hanya produk yang memenuhi ketentuan yang dapat beredar di masyarakat,” ujarnya.
BBPOM Medan menekankan pentingnya pendokumentasian kinerja sebagai bukti pelaksanaan pengawasan terpadu, yang mencakup kegiatan pengawasan pemasukan, pertukaran data dan informasi, serta bentuk kerja sama lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Bea Cukai Belawan, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa dokumentasi kinerja berperan sebagai dasar evaluasi dan penguatan kebijakan pengawasan ke depan. “Pendokumentasian yang baik memastikan setiap proses pengawasan dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, sinergi Bea Cukai dengan instansi lain juga terlihat dalam penanganan kasus penyelundupan pangan di Kepulauan Riau. Pada Senin (19/01), Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau bersama instansi terkait berhasil mengamankan sekitar 1.000 ton beras ilegal di Kabupaten Karimun. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan nasional dan melindungi petani dalam negeri.
Dalam rangka penanganan kasus tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan langsung ke gudang Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau untuk meninjau beras hasil penindakan. Ia menegaskan bahwa penyelundupan pangan merupakan ancaman serius bagi petani dan masyarakat. “Indonesia saat ini sudah swasembada beras dengan stok nasional lebih dari 3 juta ton. Namun masih ada pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita dan merugikan 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian,” tegasnya.
Selain beras, aparat juga mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang tidak memenuhi ketentuan karantina dan kepabeanan. Penanganan kasus ini melibatkan Bea Cukai, Karantina, TNI-Polri, Kejaksaan, dan pemerintah daerah, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia untuk menindak tegas kejahatan pangan.
Melalui sinergi lintas instansi yang berkelanjutan, Bea Cukai tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai, tetapi juga berperan sebagai pelindung masyarakat. Pengawasan yang kuat di hulu diharapkan mampu menjamin keamanan produk, menjaga stabilitas pangan, serta memberikan rasa aman dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
