Solikin Jalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI, Ungkap 8 Strategi Ekonomi

Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro pada hari ini, Jumat (23/1).

Dalam pemaparannya, Solikin menyatakan penguatan stabilitas makroekonomi dan keuangan menjadi prasyarat fundamental agar proses transformasi ekonomi dapat berlangsung secara sehat serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Memasuki tahun 2026, Solikin menilai lanskap ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Ketegangan politik dan geopolitik yang berlarut-larut dinilai menahan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dunia pada level moderat, sementara volatilitas pasar keuangan global tetap tinggi, sehingga kondisi tersebut berpotensi memengaruhi upaya pencapaian cita-cita perekonomian nasional menuju Indonesia maju.

“Dan melalui visi yang kami sampaikan di sini adalah memperkuat sinergi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bertahan dan juga inklusif. Visi ini bukan sekadar menjaga laju pertumbuhan di tengah tekanan global, melainkan juga menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan adalah kunci,” ucap Solikin dalam fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).

Ia pun mengatakan arah visi tersebut sejalan dengan mandat BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan. Mandat tersebut dijalankan melalui tiga misi utama, yakni stabilitas yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan ekonomi yang inklusif.

“Ketiga misi yang kami sampaikan ini pada dasarnya sejalan dengan semangat Sumitronomics yaitu membangun kekuatan ekonomi dari dalam, memperkuat fondasi struktural dan memastikan setiap kebijakan bermuara pada kesejahteraan rakyat banyak,” kata Solikin.

Untuk menerjemahkan ketiga misi tersebut secara lebih konkret dan terukur, ia mengungkapkan dirinya mengusulkan delapan strategi kebijakan terintegrasi dalam satu kerangka besar yang disingkat ‘SEMANGKA’.

Delapan strategi tersebut meliputi stabilitas makroekonomi dan keuangan, ekonomi syariah dan pesantren, makroprudensial yang inovatif, akselerasi reformasi struktural, navigasi stabilitas harga pangan, gerak UMKM dan ekonomi kreatif, keandalan digitalisasi sistem pembayaran, serta aksi bersama sinergi dan kolaborasi sebagai kunci dari semua langkah-langkah tersebut.

“Dan selanjutnya kami di dalam menyebarkan apa sih tadi tiga misi yang kami sampaikan untuk menyebarkan dari visi tadi, yaitu bahwa kami usung stabilitas pertumbuhan dan inklusivitas. Karena tiga ini adalah unsur keberlanjutan pembangunan sebagai satu kesatuan yang harus dijalankan secara terintegrasi dan tidak terpisahkan,” ucap Solikin.

Solikin pun menguraikan konsep tersebut sebagai trilema keberlanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi harus diupayakan lebih tinggi dan dikelola dengan baik agar stabilitas tetap terjaga serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas melalui ekonomi yang inklusif.

“Berbagai arah kebijakan dan pemikiran yang telah saya sampaikan tadi merupakan buah pikir dalam rangka memperkuat peran Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih bertinggi, berdaya tahan, dan inklusif,” jelas Solikin.

Kemudian, Solikin memaparkan dalam konteks nilai tukar, fundamental ekonomi harus selaras dengan target-target makroekonomi lainnya. Menurutnya, ketika BI menyatakan nilai tukar saat ini sejalan dengan fundamental ekonomi, hal itu menunjukkan nilai tukar tersebut konsisten dengan mandat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, sasaran inflasi 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1,5 persen, serta upaya menjaga defisit pada tingkat tertentu.

“Bahwasannya isu struktural itu yang memang menjadi harus kita atasi, terutama kan kalau kita bicara rupiah Pak, nilai tukar itu tergantung sisi demand dan supply,” ucap Solikin.

Lebih lanjut, ia memaparkan sisi permintaan terhadap valuta asing berasal dari berbagai kebutuhan, seperti impor dan pembayaran utang luar negeri. Sementara itu, sisi penawaran berasal dari penerimaan ekspor serta aliran utang luar negeri. Menurutnya, kedua sisi tersebut harus dikelola secara hati-hati, termasuk memperhatikan sumber-sumber aliran devisa tersebut.

“Nah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi, dikoordinasikan, bahkan tadi kita bicara di dalam KSSK, maknanya adalah kita menjaga resiliensi, kita juga mendorong pertumbuhan dan memperluas inklusi,” lanjutnya.

Terakhir, ia menekankan pentingnya pendalaman pasar keuangan domestik agar arus modal, termasuk dolar AS, dapat masuk dengan optimal. Menurutnya, investor tidak akan menanamkan dana apabila tidak memiliki kejelasan instrumen dan tujuan investasi.

“Dolar nggak akan masuk apabila dia bingung mau menanamkan di mana. Nah itulah kenapa konteks dari yang DHE (Devisa Hasil Ekspor), ya, sesuai-sesuai bagaimana kebijakan pemerintah untuk SDA (Sumber Daya Alam),” sebut Solikin.