Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor meminta Perumda Tirta Pakuan l Bogor transparan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026.
Permintaan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan rencana kerja Perumda Tirta Pakuan antara Komisi II DPRD Bogor dan jajaran direksi perusahaan daerah tersebut di Gedung DPRD, Bogor, Jumat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, didampingi Wakil Ketua, Atty Somaddikarya, dan Sekretaris Komisi II, Mochamad Benninu Argoebie, serta dihadiri seluruh anggota Komisi II.
Anggota Komisi II DPRD Bogor, Heri Cahyono, menegaskan, transparansi pengelolaan anggaran menjadi hal yang tidak bisa ditawar, khususnya terhadap dana yang bersumber dari APBD.
“Perumda harus transparan dalam pelaporan penggunaan dana, termasuk peningkatan setoran kepada Pemerintah Kota Bogor,” ujar Heri.
Ia juga menyoroti rencana proyek Program Manajemen Perpipaan (PMP) hingga tahun 2027 yang mencakup target sambungan rumah baru serta penggantian jaringan pipa.
Selain itu, Heri meminta penjelasan terkait sejumlah aset Perumda Tirta Pakuan yang hingga kini belum diserahkan serta mengingatkan agar proses penyerahan aset tidak dilakukan secara terburu-buru karena berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun perusahaan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bogor, Endah Purwanti, menilai rencana kerja Perumda Tirta Pakuan masih didominasi program reguler sehingga perlu penajaman strategi untuk mencapai target hingga 2027.
Menurut Endah, penguatan regulasi dan koordinasi harus dilakukan sejak awal agar seluruh program dan kajian benar-benar siap sebelum memasuki tahun anggaran 2026.
“Semua rencana dan kajian harus disiapkan secara matang agar tidak menghambat pencapaian target pelayanan,” tegasnya.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Bogor, Anna Mariam Fadhila, menyoroti peluang pengembangan kawasan air minum premium yang airnya dapat langsung dikonsumsi tanpa dimasak.
Meski mendukung inovasi tersebut, ia mengingatkan adanya konsekuensi biaya investasi dan perawatan yang lebih tinggi sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan rencana kerja serta penggunaan APBD oleh Perumda Tirta Pakuan berjalan akuntabel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan air bersih bagi warga Kota Bogor.
Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Bogor, Rino Indira, memaparkan rencana kerja tahun 2026 yang difokuskan pada peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Program yang disampaikan meliputi penambahan jumlah pelanggan baru, penurunan tingkat kehilangan air, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan program sanitasi.
Permintaan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan rencana kerja Perumda Tirta Pakuan antara Komisi II DPRD Bogor dan jajaran direksi perusahaan daerah tersebut di Gedung DPRD, Bogor, Jumat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, didampingi Wakil Ketua, Atty Somaddikarya, dan Sekretaris Komisi II, Mochamad Benninu Argoebie, serta dihadiri seluruh anggota Komisi II.
Anggota Komisi II DPRD Bogor, Heri Cahyono, menegaskan, transparansi pengelolaan anggaran menjadi hal yang tidak bisa ditawar, khususnya terhadap dana yang bersumber dari APBD.
“Perumda harus transparan dalam pelaporan penggunaan dana, termasuk peningkatan setoran kepada Pemerintah Kota Bogor,” ujar Heri.
Ia juga menyoroti rencana proyek Program Manajemen Perpipaan (PMP) hingga tahun 2027 yang mencakup target sambungan rumah baru serta penggantian jaringan pipa.
Selain itu, Heri meminta penjelasan terkait sejumlah aset Perumda Tirta Pakuan yang hingga kini belum diserahkan serta mengingatkan agar proses penyerahan aset tidak dilakukan secara terburu-buru karena berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun perusahaan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bogor, Endah Purwanti, menilai rencana kerja Perumda Tirta Pakuan masih didominasi program reguler sehingga perlu penajaman strategi untuk mencapai target hingga 2027.
Menurut Endah, penguatan regulasi dan koordinasi harus dilakukan sejak awal agar seluruh program dan kajian benar-benar siap sebelum memasuki tahun anggaran 2026.
“Semua rencana dan kajian harus disiapkan secara matang agar tidak menghambat pencapaian target pelayanan,” tegasnya.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Bogor, Anna Mariam Fadhila, menyoroti peluang pengembangan kawasan air minum premium yang airnya dapat langsung dikonsumsi tanpa dimasak.
Meski mendukung inovasi tersebut, ia mengingatkan adanya konsekuensi biaya investasi dan perawatan yang lebih tinggi sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan rencana kerja serta penggunaan APBD oleh Perumda Tirta Pakuan berjalan akuntabel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan air bersih bagi warga Kota Bogor.
Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Bogor, Rino Indira, memaparkan rencana kerja tahun 2026 yang difokuskan pada peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Program yang disampaikan meliputi penambahan jumlah pelanggan baru, penurunan tingkat kehilangan air, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan program sanitasi.
