Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Bahlil menegaskan bahwa keputusan untuk merombak susunan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bahlil, para menteri pada prinsipnya adalah pembantu presiden, sehingga wajib patuh terhadap setiap kebijakan dan keputusan kepala negara, termasuk apabila Presiden memutuskan untuk melakukan evaluasi kinerja hingga perombakan kabinet.
“Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ketua Umum Partai Golkar tersebut menegaskan dirinya tidak dalam posisi untuk berspekulasi atau mengomentari lebih jauh isu reshuffle. Ia menyatakan akan tetap menjalankan tugas sesuai amanat yang diberikan Presiden Prabowo.
Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar retret kabinet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026). Dalam forum tertutup tersebut, Prabowo disebut melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam retret tersebut Presiden juga sempat memberikan teguran kepada sejumlah menteri. Hal inilah yang kemudian memicu spekulasi publik dan pengamat politik terkait kemungkinan adanya kocok ulang kabinet dalam waktu dekat.
Namun, isu tersebut sempat dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, belum ada pembahasan resmi mengenai reshuffle.
“Reshuffle apa? Belum ada,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks DPR RI, Senin (19/1/2026).
Meski demikian, Presiden Prabowo sebelumnya secara terbuka menyatakan tidak segan merombak kabinet apabila ada menteri yang dinilai tidak disiplin atau menyimpang dari kebijakan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan pengukuhan mahasiswa baru dan wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Bandung, pada Sabtu (18/10/2025).
“Kalau ada satu-dua nakal saya peringati. Satu kali peringatan masih nakal, dua kali peringatan. Tiga kali apa boleh buat, reshuffle harus diganti,” kata Prabowo saat itu.
Pernyataan tersebut kerap dijadikan rujukan oleh publik dan analis politik setiap kali isu perombakan kabinet kembali mencuat.
Berdasarkan catatan, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan kabinet sebanyak empat kali sepanjang tahun 2025. Reshuffle tersebut menyasar sejumlah posisi strategis di Kabinet Merah Putih.
Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025, atau saat usia kabinet baru memasuki empat bulan. Dalam perombakan perdana ini, Prabowo melantik enam pejabat baru. Salah satu keputusan yang menjadi sorotan adalah pencopotan Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang kemudian digantikan oleh Brian Yuliarto.
Perombakan kabinet berskala besar dilakukan pada 8 September 2025. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, Mukhtarudin ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, sementara Ferry Juliantono dipercaya mengisi posisi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.
Pada reshuffle ini pula, Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, kementerian baru yang pertama kali dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Posisi Wakil Menteri Haji dan Umrah diisi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak.
Namun, dalam perombakan tersebut, beberapa jabatan strategis seperti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga sempat dibiarkan kosong.
Sekitar sepekan kemudian, tepatnya 17 September 2025, Prabowo kembali melantik sejumlah pejabat untuk mengisi posisi yang kosong. Djamari Chaniago ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sementara Erick Thohir dipercaya menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga.
Dengan masuknya Erick Thohir ke kabinet, posisi Menteri BUMN kemudian diisi oleh Dony Oskaria sebagai pelaksana tugas.
Tak berselang lama, pada 8 Oktober 2025, Prabowo kembali melakukan penyesuaian kabinet. Benjamin Paulus Octavianus dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan dan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Penunjukan ini menandai penambahan jumlah wakil menteri di dua kementerian tersebut.
Pada hari yang sama, Dony Oskaria resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, seiring perubahan status Kementerian BUMN menjadi BP BUMN sesuai revisi Undang-Undang BUMN.
Sementara pernyataan Bahlil Lahadalia menegaskan sikap para menteri yang menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan rekam jejak perombakan kabinet yang cukup intens sepanjang 2025, spekulasi reshuffle di awal 2026 dinilai wajar muncul.
Namun hingga kini, pemerintah menegaskan belum ada keputusan resmi. Publik pun diminta menunggu langkah Presiden sebagai pemegang hak prerogatif tertinggi dalam menentukan komposisi kabinet.
