Mensos: Bansos BLT hingga PKH Akan Mulai Disalurkan Februari 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa penyaluran bantuan reguler tahap pertama akan mulai didistribusikan pada Februari 2026.

Bansos reguler termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan dibagikan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Yang bansos reguler ini akan kita mulai salurkan mungkin bulan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di antaranya adalah PKH dan bantuan sembako," jelas Gus Ipul di Kantor Kemenkop, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Gus Ipul menuturkan, selama ini penyaluran bansos hanya melalui dua jalur, yakni lewat himpunan bank negara (himbara) dan PT Pos Indonesia. 

Baca juga: Soal Peluang Bansos Disalurkan Lewat Kopdes, Mensos Tunggu Arahan Prabowo

Ketika ditanya mengenai kemungkinan penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih, Gus Ipul mengatakan, kebijakan tersebut masih menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Nanti ke depannya seperti apa, kami akan bicarakan lebih lanjut ya. Tentu akan menyesuaikan dengan arahan Bapak Presiden," kata dia.

Saat ini, pemerintah berencana mendorong KPM untuk menjadi anggota Kopdes sekaligus dapat memproduksi suatu produk yang bisa dijual melalui Kopdes.

"Makanya tadi kami lihat ya, karena keluarga itu adalah bagian dari penerima manfaat. Jadi otomatis seluruh orang tua dan keluarga siswa Sekolah Rakyat itu menjadi anggota Koperasi Desa," tutur Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut, dengan menjadi anggota dan menjual produknya, KPM akan dapat Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun.

Baca juga: Cek Bansos PKH BPNT 2026, Pantau Status Penerima dan Pencairan

"Jadi dia juga ikut dapat SHU di akhir tahun, dia juga sebagai konsumen. Jadi banyak manfaat. Di samping diharapkan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," jelasnya.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Namun, kata Gus Ipul, rencana KPM dilibatkan dalam Kopdes ini belum bersifat final.

Pemerintah perlu turun ke lapangan dahulu sekaligus memeriksa kesiapan dari setiap koperasi-koperasi desa.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang