Penulis: Tio Furqan Pratama
TVRINews, PADANG
Pemerintah Kota Padang mencatat total kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir November lalu mencapai Rp5,5 triliun.
Kerusakan masif terjadi pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur vital hingga ribuan hunian warga.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengonfirmasi angka tersebut berdasarkan hasil rekonsiliasi data dampak bencana yang terjadi pada 28 November 2026.
"Berdasarkan hasil diskusi dan pendataan bersama, total kerugian dan kerusakan di Kota Padang tercatat mencapai sekitar Rp5,5 triliun," ujar Fadly Amran, Jumat, 23 Januari 2026.
Berdasarkan data pemerintah kota, sektor infrastruktur dan perumahan tercatat mengalami kerugian terbesar, dengan rincian sektor infrastruktur Rp2,7 triliun, sektor perumahan Rp2,4 triliun, Sektor ekonomi Rp154 miliar, lintas sektor Rp140 miliar dan sektor sosial Rp93 miliar.
Bencana banjir dan longsor tersebut merusak sedikitnya 5.697 rumah warga dengan rincian 556 unit rusak berat, 2.207 rusak sedang, dan 2.934 rusak ringan.
Selain hunian, sejumlah fasilitas publik juga mengalami kerusakan serius, di antaranya 74.000 meter jalan rusak, 13 jembatan terdampak, dan 22 bendungan rusak.
Selanjutnya, 5 gedung pemerintahan, serta puluhan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah, serta kerusakan pada sistem irigasi, drainase, dan jaringan air bersih.
Bencana ini berdampak langsung pada 67.563 jiwa. Sebagai langkah penanganan jangka panjang, Pemko Padang fokus pada penyediaan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang tinggal di zona merah, terutama di sepanjang bibir sungai.
"Kami perlu menyediakan sekitar 800 unit Huntap. Lokasi relokasi telah disiapkan di wilayah Balai Gadang dan Kecamatan Pauh," tambah Wali Kota.
Langkah relokasi ini diambil guna meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa di masa depan, mengingat tingginya kerentanan wilayah bibir sungai terhadap luapan air saat intensitas hujan tinggi.
Editor: Redaktur TVRINews
