FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukan peninjauan terhadap kondisi Kali Cakung Lama. Langkah itu dilakukan di tengah bencana banjir yang melanda DKI Jakarta saat ini.
Dari hasil peninjauan langsung itu, Pramono menemukan masalah klasik yang menjadi biang kerok banjir yakni penyempitan aliran sungai atau bottleneck. Karena itu, normalisasi Kali Cakung Lama menjadi solisu jangka panjang.
Meski menyadari kebijakan ini akan memicu pro dan kontra karena melibatkan relokasi warga, Pramono tetap memberikan lampu hijau untuk normalisasi sungai demi keselamatan warga Jakarta dalam jangka panjang.
“Saya turun langsung ke Kali Cakung Lama dan melihat adanya penyempitan sungai yang menjadi salah satu penyebab banjir. Oleh karena itu, saya menyetujui secara prinsip dilakukannya normalisasi, termasuk normalisasi Kali Cakung Lama,” katanya.
Pramono mengakui akan ada relokasi warga yang tinggal dibantaran kali disana. Namun, ia memastikan warga akan ditempatkan di rumah susun milik Pemprov DKI.
“Normalisasi ini memang tidak populer karena harus memindahkan warga dan menyiapkan rumah susun, tetapi langkah tersebut harus dilakukan demi kepentingan jangka panjang Jakarta,” papar Gubernur Pramono.
Diketahui, Jakarta kembali bersiaga menghadapi ancaman cuaca ekstrem. Pramono Anung bergerak cepat dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru untuk menangani banjir yang mengepung ibu kota pada 12, 18, dan 22 Januari 2026.
Langkah strategis ini diambil setelah rapat terbatas (Ratas) di Balai Kota Jakarta pada Jumat (23/1). Pramono menegaskan bahwa evaluasi total harus dilakukan agar penanganan di lapangan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Rapat ini kami fokuskan untuk mengevaluasi kejadian banjir yang telah terjadi sekaligus mempersiapkan langkah antisipasi ke depan. Dari rapat tersebut, kami menyepakati sejumlah kebijakan yang kemudian dirumuskan menjadi SOP penanganan banjir di DKI Jakarta,” ujar Gubernur Pramono, Jumat (23/1).
Salah satu poin utama dalam SOP baru ini adalah integrasi penuh antar SKPD. Pramono menginstruksikan agar seluruh dinas, mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) hingga Dinas Sosial, bekerja dalam satu komando yang diawasi langsung oleh Sekretaris Daerah.
“Kami melibatkan Dinas Sumber Daya Air, para wali kota dan bupati, serta perangkat daerah lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Bina Marga,” katanya.
Pramono berharap dengan skema baru ini, respons darurat saat air naik bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Ia tidak ingin penanganan hanya menyentuh satu titik tanpa melihat dampak di wilayah lainnya.
“Dengan kolaborasi ini, penanganan banjir tidak dilakukan secara parsial, tetapi terintegrasi. Saya telah menegaskan kepada Sekretaris Daerah agar pengoordinasian SOP di lapangan berjalan lebih rapi sehingga pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan secara cepat dan akurat,” jelasnya.
Banjir besar yang terjadi belakangan ini dipicu oleh curah hujan ekstrem yang mencapai puncaknya pada 18 Januari lalu dengan intensitas 267 mm per hari. Menanggapi rekomendasi BMKG, Pemprov DKI resmi memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 27 Januari 2026. (fajar)
