Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mulai pekan depan, akan merombak total struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menyatukan seluruh perusahaan pelat merah tersebut ke dalam satu sistem super holding.
Kebijakan berani ini diambil untuk mengeliminasi keberadaan "BUMD hantu" atau perusahaan yang secara administratif ada namun tidak memiliki aktivitas produktif, sekaligus menghapus praktik nepotisme politik dalam jajaran manajemen.
"Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB). Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang,” tegas KDM dalam sebuah diskusi mengenai Danantara di Bandung, Kamis (22/1/2026).
Dedi menjelaskan bahwa penggabungan ini berkaca pada konsep Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di level nasional.
Konsolidasi ini dipandang sebagai jalan keluar untuk mengoptimalkan aset daerah senilai Rp4 triliun yang selama ini dinilai kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam kesempatan tersebut, KDM mengungkap salah satu temuan mengejutkan terkait pemborosan anggaran.
Ia membeberkan adanya skema sewa mobil listrik oleh sebuah BUMD kepada pemerintah provinsi dengan biaya fantastis, yakni Rp350 juta per unit setiap tahun.
"Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari," ungkap Dedi.
Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi ini juga menyentil kualitas pimpinan BUMD yang secara akademis tinggi namun lemah dalam manajemen risiko.
Ia mengingatkan kembali sejarah kelam potensi kerugian Rp6 triliun yang nyaris menimpa Bank Jabar beberapa waktu silam.
"Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol," cetusnya.
Poin utama dari perombakan ini adalah independensi BUMD dari kepentingan politik praktis.
Dedi berkomitmen penuh untuk tidak menjadikan kursi direksi maupun komisaris sebagai "hadiah" bagi tim sukses pemilihan gubernur. Baginya, pengelolaan keuangan harus murni profesional dan netral.
