Pantau - Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan langkah strategis untuk membuka ruang pengaruh dari dalam forum pengambilan keputusan internasional.
Ia menilai langkah tersebut perlu dibaca secara pragmatis dan strategis, bukan ideologis, di tengah lanskap politik global yang semakin transaksional dan berorientasi kekuatan.
Ahmad Khoirul Umam menyampaikan bahwa dalam situasi global saat ini, forum yang memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan patut dimanfaatkan selama tidak mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri.
Ia menegaskan keikutsertaan Indonesia bukan bentuk legitimasi agenda sepihak, melainkan upaya membuka ruang pengaruh dari dalam.
Menurutnya, isu Palestina selama ini mengalami kebuntuan struktural karena resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dijalankan, mekanisme multilateral melemah, dan kekuatan besar justru menjadi bagian dari masalah.
Dengan berada di dalam Dewan Perdamaian, Indonesia dinilai memiliki peluang meski terbatas untuk menyuntikkan perspektif Global South.
Keikutsertaan tersebut juga membuka ruang bagi Indonesia untuk menekankan dimensi kemanusiaan dan mencegah isu Palestina direduksi menjadi semata persoalan keamanan Israel.
Ahmad Khoirul Umam mengingatkan posisi Indonesia hanya akan bermakna jika dijalankan secara aktif dan substantif.
Ia menegaskan Indonesia harus konsisten membawa kerangka hukum internasional, hak penentuan nasib sendiri, penghentian pendudukan, serta perlindungan warga sipil.
Indonesia juga didorong membangun koalisi negara-negara kekuatan menengah di dalam dan sekitar forum Dewan Perdamaian.
Koalisi tersebut dinilai penting agar tekanan terhadap proses perdamaian Palestina tidak dilakukan secara sendiri-sendiri.
Indonesia didorong mendorong langkah konkret seperti gencatan senjata berkelanjutan, akses kemanusiaan tanpa syarat, serta mekanisme akuntabilitas.
Ia menilai narasi proses perdamaian yang berulang tanpa hasil harus dihindari.
Keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza dinilai relatif konsisten dengan kerangka politik luar negeri bebas dan aktif.
Prinsip bebas aktif dimaknai bukan menjauhi forum yang tidak ideal, melainkan hadir membela prinsip sambil menjaga jarak dari agenda sempit kekuatan besar.
Indonesia dinilai tidak mengikatkan diri pada desain politik Donald Trump, melainkan memanfaatkan ruang yang ada untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan keadilan internasional.
Ia mengingatkan partisipasi Indonesia tidak boleh mengaburkan sikap tegas terhadap pendudukan, pelanggaran hukum humaniter, dan ketimpangan struktural sebagai akar konflik Palestina.
Selama prinsip tersebut dijaga, keikutsertaan Indonesia dinilai memperkuat identitasnya sebagai middle power yang bermoral sekaligus strategis.
Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam di samping Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Penandatanganan dilakukan pada sela World Economic Forum 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis 22 Januari 2026.
Usai peluncuran, Presiden Prabowo menyatakan, "Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza."
Presiden Prabowo meyakini penderitaan rakyat Gaza akan sangat berkurang seiring masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar.
Presiden Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya kemanusiaan bagi Gaza.
